Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) meyakini ekonomi digital Indonesia berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas terkait perlu untuk terus mengembangkan sektor ekonomi digital dengan aturan dan kebijakan yang tepat dan strategis.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan, BI telah dan tengah menjalankan berbagai kebijakan yang dapat mendorong perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia. Salah satunya dengan merumuskan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025.
“Upayanya mencakup transformasi dan digitalisasi perbankan agar lebih terbuka dan terintegrasi dengan fintech, membangun sistem pembayaran ritel digital, hingga mengolah dan memanfaatkan data dari kegiatan ekonomi dan pembayaran digital,” tutur Erwin, Senin ( 7/10).
Selain itu, ada pula program elektronifikasi pembayaran seperti untuk bansos, transaksi pemerintah daerah, dan sistem transportasi, serta program digitalisasi UMKM binaan bank sentral.
Meski begitu, Erwin mengatakan, masih banyak elemen kebijakan terkait ekonomi digital yang belum tersentuh dan tertata. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan, salah satunya dengan membentuk kementerian khusus yang menangani ekosistem ekonomi digital secara utuh.
“Ada banyak elemen kebijakan yang belum duduk, misalnya tentang proteksi data, atau tentang identitas digital yang menjadi basis dari semua aktivitas ekonomi digital,” tutur Erwin.
Ia hanya berharap, wacana yang sempat dinyatakan Presiden Joko Widodo untuk membentuk Kementerian Ekonomi Digital dapat terealisasi di kabinet baru nanti.
Sinergi dan koordinasi antara pemerintah melalui entitas kementerian tersebut dengan otoritas yang berkaitan lainnya akan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Adanya kementerian khusus ekonomi digital, kata Erwin, sudah menjadi inisiatif yang berjalan di beberapa negara tetangga. Sebut saja Thailand yang memiliki Kementerian Ekonomi dan Komunitas Digital sejak 2016 lalu untuk menjalankan transformasi perekonomian dan masyarakat Thailand menjadi digital.
Begitu juga dengan Singapura yang pada 2017 lalu telah membentuk The Future Economy Council (FEC) yang bertujuan mempersiapkan dan mengimplementasikan strategi ekonomi masa depan Singapura di berbagai sektor industri.
China pada 2008 telah lebih dulu membentuk Kementerian Industri dan Teknologi Informasi. Salah satu program besar kementerian ini meluncur pada 2014 lalu yaitu kampanye Made in China 2025 yang mengedepankan industri teknologi, robotika, dan kecerdasan buatan di China.
“Disrupsi ekonomi digital berjalan sangat cepat. Kita harus berpikir secara sangat strategis untuk menghadapinya. Jangan sampai kita tertinggal dan tidak bisa memanfaatkan,” tandas Erwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
