Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
Ketiga, reformasi yang dilakukan dengan transformasi ekonomi. Menurut Perry, hal ini juga sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama, yaitu dengan pengembangan infrastruktur. Perry memandang langkah ini masih perlu dilakukan.
Selanjutnya adalah dengan fokus pada penarikan investasi. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan pemangkasan izin investasi. "Ini bisa dilakukan dengan more speed proceess, apalagi yang menyangkut perizinan dari pemerintahan pusat baik pemerintahan daerah," kata Perry.
Baca Juga: Dana asing Rp 210 triliun mengalir masuk ke Indonesia sejak awal tahun ini
Dari hal ini, Perry menyebut sudah adanya omnibus law yang sudah menghapus undang-undang tentang perizinan yang merepotkan. Saat ini omnibus law itu pun sedang dipersiapkan dan diharapkan untuk bisa mendorong investasi.
Keempat, adalah dengan menggalang kerjasama dengan berbagai negara, baik bilateral maupun regional untuk mendorong perdagangan dan investasi. Yang bisa menjadi sasaran Indonesia adalah Asean dan APEC.
Untuk bilateral, Indonesia saat ini sedang dalam proses perjanjian free trade agreement dengan Australia dan Uni Eropa.
Kelima, adalah dengan kerjasama regional dalam hal keuangan dan bagaimana memperkuat ketahanan secara regional. BI memandang kerjasama dengan Asean+3 sudah bisa menjadi jawaban, yaitu dengan Jepang, China, dan Korea.
Baca Juga: Musim mencukur suku bunga masih berlanjut, seberapa ampuh dorong pertumbuhan ekonomi?
Selain kelima hal tersebut, Perry juga membuka kesempatan bagi negara lain dan organisasi yang ingin memberi sumbang saran bagi BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
