Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) sudah mulai melakukan pengurangan penambahan likuiditas (tapering off) pada hari ini (1/3).
Ini dilakukan dengan menaikkan secara bertahap Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah untuk Bank Umum Konvensional (BUK), GWM rupiah untuk Bank Umum Syariah (BUS), maupun Unit Usaha Syariah (UUS).
Dalam hal peningkatan GWM rupiah untuk BUK yang saat ini 3,5%, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan peningkatan akan dimulai pada hari ini atau 1 Maret 2022 sebesar 150 bps menjadi 5,0% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan secara rata-rata sebesar 4,0%.
Kemudian, nanti mulai 1 Juni 2022, ada lagi kenaikan sebesar 100 bps pada GWM rupiah sehingga menjadi 6,0% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan secara rata-rata sebesar 5,0%.
BI akan kembali menaikkan GWM sebesar 50 bps menjadi 6,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan secara rata-rata sebesar 5,5% dan ini akan berlaku per 1 September 2022.
Baca Juga: Ekonom Bank Permata: Inflasi Indonesia Bisa Terdorong Kenaikan Harga Minyak Mentah
Sedangkan GWM rupiah untuk BUS dan UUS yang saat ini juga 3,5%, BI akan menaikkan sebesar 50 bps per 1 Maret 2022 menjadi 4,0% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan secara rata-rata sebesar 3,0%.
Kemudian, BI akan kembali mengerek sebesar 50 bps menjadi 4,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan secara rata-rata sebesar 3,5%, berlaku mulai 1 Juni 2022.
Akan ada lagi kenaikan 50 bps menjadi 5,0% per 1 September 2022, sehingga GWM rupiah menjadi 5,0% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan secara rata-rata sebesar 4,0%.
Selain itu, BI akan memberikan jasa giro sebesar 1,5% kepada BUK, BUS, dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
Akan tetapi, meski ada normalisasi kebijakan likuiditas ini, Perry meyakinkan tak akan mengurangi likuiditas perbankan secara signifikan.
“Namun, normalisasi kebijakan likuiditas ini kami pastikan tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit pada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN,” tegas Perry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
