Soal Perbedaan Data Dana Mengendap Pemda dengan Kemendagri, Ini Penjelasan BI

Rabu, 22 Oktober 2025 / 14:01 WIB

ILUSTRASI. Terdapat perbedaan data simpanan uang pemda yang disampaikan Kementerian Keuangan melalui data Bank Indonesia (BI) dengan Data Kemendagri.KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Terdapat perbedaan data simpanan uang pemerintah daerah (pemda) yang disampaikan Kementerian Keuangan melalui data Bank Indonesia (BI) dengan Data Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri dana pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp 215 triliun pada 17 Oktober 2025. Hal tersebut berdasarkan data kas rekening daerah.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Keuangan yang dicatat BI, simpanan dana pemda di perbankan mencapai Rp 233,97 triliun per 15 Oktober 2025. Sehingga terdapat perbedaan data sekitar Rp 18 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, BI memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

“Sehubungan dengan pemberitaan data simpanan Pemda di perbankan, dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank,” tutur Denny melalui keterangan tertulisnya, Rabu (22/10/2025).

Denny menambahkan, bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya BI melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan.

Ia menjelaskan, data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website BI.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, terdapat catatan BI yang janggal terkait data simpanan pemda salah satunya di tingkat Kota, yakni simpanan Kota Banjar Baru yang mencapai Rp 5,16 triliun.

“Banjar Baru simpanannya Rp 5,16 triliun, ini pendapat kami tidak valid, karena pendapatannya saja tidak sampai Rp 5 triliun, tapi dari BI disebut Rp 5 triliun. Sehingga kami melakukan checking ke kas masing-masing daerah, kemudian kami mendapatkan data bahwa yang ada itu Rp 215 triliun,” tutur Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (20/10/2025).

Tito membeberkan, simpanan dana Kota Banjar Baru bahkan hanya mencapai Rp 787,91 miliar.

“Sehingga ada sedikit perbedaan data BI dengan data melalui rekening yang kita cek masing-masing,” jelasnya.