Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap, sebanyak 6.457 orang terdampak keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) per 30 September 2025.
BGN membagi 6.457 korban keracunan MBG itu ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup wilayah Indonesia timur.
Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.
"Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga: Purbaya Minta Pertamina Ngebut Bangun Kilang: Biar Hemat Subsidi
"Kemudian wilayah III ada 1.003 orang," sambungnya.
Dalam rapat tersebut, Dadan mengakui banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur dalam program MBG belum memiliki sanitasi air yang baik.
"Dari kejadian di berbagai tempat, tampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik. Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi," ujar Dadan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir.
Dia mencontohkan kondisi sejumlah SPPG di Bandung. Meski dapur SPPG setempat dinilai tertata baik, tetapi standar pencucian peralatan makan belum sesuai aturan.
BGN sendiri telah meminta SPPG memperketat penggunaan air bersih untuk kebutuhan memasak maupun mencuci alat serta bahan makanan.
"Kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon untuk memasak. Untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan," kata Dadan.
8 Masalah MBG
Sebelum rapat kerja tersebut, Ombdusman Republik Indonesia mengungkap delapan masalah utama dari penyelenggaraan program MBG.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menjelaskan, delapan masalah utama ini ditemukan berdasarkan hasil kajian lembaganya.
Berikut delapan masalah utama penyelenggaraan program MBG menurut Ombudsman RI:
- Kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi capaian;
- Maraknya kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah;
- Permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan;
- Keterbatasan dan penataan sumber daya manusia, termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan;
- Ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar Acceptance Quality Limit (AQL) yang tegas;
- Penerapan standar pengolahan makanan yang belum konsisten, khususnya Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
- Distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah; serta
- Sistem pengawasan yang belum terintegrasi, masih bersifat reaktif, dan belum sepenuhnya berbasis data.
"Delapan permasalahan tersebut menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik, bahkan telah memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat. Sehingga diperlukan langkah perbaikan yang cepat, terukur, dan transparan," ujar Yeka di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
"Agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat tetap terjaga," sambungnya.
Baca Juga: Inflasi pada September 2025 Menyentuh Angka Tertinggi Sejak Juni 2024
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "6.457 Orang Keracunan MBG per September 2025, Terbanyak di Pulau Jawa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/10/01/15390941/6457-orang-keracunan-mbg-per-september-2025-terbanyak-di-pulau-jawa.
Selanjutnya: Panin Asset Management Raih Penghargaan di Best Sharia Awards 2025
Menarik Dibaca: Bukan Sombong, Ini Dia 6 Zodiak yang Suka Menyendiri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
