Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat adat memiliki kontribusi yang nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebut bahwa ada potensi sumber daya yang besar dimiliki oleh wilayah adat, mulai dari sumber daya, kebudayaan, ekonomi, spiritual bahkan politik.
Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi menjelaskan bahwa, dari penelitian pihaknya pada 2018 tentang valuasi ekonomi di wilayah adat di enam komunitas masyarakat adat. Diperoleh hasil bahwa nilai ekonomi di wilayah adat lebih tinggi dari produk domestik regional bruto (PDRB) Pemerintah Daerah.
Rukka memaparkan misalnya, dilihat dari nilai ekonomi wilayah adat Komunitas Adat Moi Kelim, Papua Barat, gabungan nilai ekonomi produk sumber daya alam (SDA) dan jasa lingkungan desa Malaumkarta, Papua Barat mencapai Rp 156,39 miliar per tahun.
Angka tersebut merupakan gabungan nilai produk SDA seperti kayu, matoa, buah-buahan, umbi-umbian, hasil laut dan lainnya senilai Rp 7,96 miliar pertahun, ditambah dengan jasa lingkungan senilai Rp 148,43 miliar per tahun.
Baca Juga: Pemerintah dan DPR sepakati 33 RUU prolegnas prioritas 2021, ini kata Formappi
"Ini nilai ekonomi yang dihitung dari permukaan, artinya yang diakses langsung masyarakat adat dan jasa lingkungan dan belum kita masukkan karbon," kata Rukka dalam Webinar Urgensi UU Masyarakat Adat yang digelar AMAN pada Kamis (25/2).
Perlindungan masyarakat adat merupakan bentuk investasi yang paling murah dan efektif. Oleh karenanya Rukka berharap Pemerintah dapat menyetujui disahkannya RUU Masyarakat Adat yang dinilai sudah digantung 10 tahun.
Pandangan Pemerintah bahwa investasi hanya berasal dari korporasi besar, juga dinilai harus mulai dikikis. Wilayah adat dengan masyarakat adat memilik potensi ekonomi yang juga menyumbang perekonomian nasional jika dikelola secara berkelanjutan dan adil.
Rukka menyebut adanya gerakan pulang kampung dari pemuda adat untuk kembali mengurus wilayah adatnya. Kemudian perlu diihat juga dengan adanya pandemi Covid-19 gerakan pulang kampung menginisiasi gerakan kedaulatan pangan. Dari hasil pertanian tersebut juga mampu menghasilkan ekonomi yang lebih dari cukup.
"Ngga adakan jasa lingkungan dari sawit yang ada pasti pengrusakan lingkungan. Ini jadi harus jadi perhatian serius jadi perhatian pemerintah dan DPR banyak potensi masyarakat adat yang bisa bantu kita banyak," kata Rukka.
Baca Juga: Pemerintah, DPR, dan DPD sepakati 36 RUU prolegnas prioritas 2021, ini daftarnya
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki kontribusi yang penting dan nyata. Meski konstitusi dan sejumlah Undang-Undang (UU) telah menjamin atas hak masyarakat adat, namun praktiknya ketentuan tersebut belum dipenuhi. Padahal kembai lagi Muhaimin menyebut kontribusi masyarakat adat sangat nyata bagi Indonesia.
Kontribusi dari masyarakat adat juga tak hanya sebatas untuk pembangunan ekonomi. Masyarakat adat juga memiliki peran dalam merawat kebhinekaan. Sayangnya hak-hak masyarakat adat terancam dimana belum adanya perlindungan hukum yang memadai.
Baca Juga: Sejumlah Serikat Pekerja Siap Bertarung Uji Materi UU Cipta Kerja di MK
"Sebetulnya nilai produktivitas masyarakat adat itu mampu menyaingi komoditas perkebunan korporasi. Teori ini yang harus terus kita perjuangkan untuk meyakinkan bahwa produktivitas nilai ekonomi masyarakat adat mampu bersaing dengan komoditas perkebunan korporasi," jelasnya.
Terlebih saat pandemi yang membuat resesi ekonomi harusnya dapat dipahami bahwa kontribusi riil nyata datang dari masyarakat adat. Lanjut Muhaimin, ditengah segala kegiatan ekonomi saat ini belum menjadi jawaban atas terjadinya resesi.
"Tidak hanya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang bisa menjadi penopang ekonomi kita. Tapi kekuatan ekonomi masyarakat lokal dan adat, masyarakat UMKM juga bisa memberikan kontribusi yang otomatis bisa terbukti. Saya yakin dan optimis kalau lihat ekonomi global saat ini, suasana pandemi dan resesi yang terus terjadi adalah mau tidak mau kita menengok kekuatan ekonomi internal kita alternatif ekonomi baru," ujarnya.
Selanjutnya: Percepat penyelesaian tata batas agar sawit tidak jadi sasaran empuk kampanye hitam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
