Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada enam Bandan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total anggaran sekitar Rp 45,9 triliun pada 2023.
Melansir dari Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, penyaluran PMN dibagi berdasarkan klaster BUMN, diantaranya, untuk injeksi modal untuk BUMN klaster infrastruktur yang dialokasikan sebesar Rp 40,4 triliun.
PMN di kluster ini akan diberikan kepada tiga BUMN yakni, PT Hutama Karya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Kemudian, PMN untuk investasi klaster pangan dan lingkungan hidup akan diberikan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) persero sebesar Rp 2,6 triliun.
Baca Juga: Investasi Halal di Sukuk Ritel SR017, Kenali Plus dan Minusnya!
Lalu, PMN untuk investasi klaster lainnya akan diberikan sebesar Rp 2,9 triliun kepada PT Len Industri dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Airnav Indonesia.
Berikut rincian PMN untuk BUMN yang rencananya akan diberikan pemerintah pada 2023:
1. PT Hutama Karya sebesar Rp 28,9 triliun
Anggaran ini untuk menyelesaikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I dan II untuk ruas Betung–Tempino–Jambi dan Ruas Rengat–Pekanbaru atau Seksi Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru.
2. PT PLN sebesar Rp 10 triliun
PMN kepada PT PLN akan digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan berupa proyek-proyek sektor transmisi dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa.
Pembangkit EBT Penunjang Program Listrik Desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya, dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: Dapat PMN Rp 3 Triliun, Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB Minta Restu Rights Issue
3. PT SMF sebesar Rp 1,5 triliun
Anggaran ini dilakukan dalam rangka mendukung Program Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui penyediaan dana jangka menengah atau panjang bagi penyalur KPR FLPP dengan target 220.000 rumah MBR.
4. PT RNI diberikan PMN Non Tunai Rp 2,6 triliun
PMN nontunai tersebut berupa konversi piutang rekening dana investasi (RDI), Subsidiary Loan Agreement (SLA), dan eks-BPPN kepada PT RNI (Persero).
Tujuannya, beban bunga utang perusahaan berkurang sehingga akan berpengaruh positif terhadap laba bersih. Selain itu, ekuitas dan struktur permodalan akan membaik dan meningkatkan leverage perusahaan untuk mendapatkan alternatif pendanaan yang lebih murah.
Dukungan permodalan ini diharapkan bisa membantu RNI melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan pasokan pangan dan kesejahteraan petani atau nelayan.
“PMN tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan (Produk Domestik Bruto) PDB,” dikutip dari buku tersebut, Senin (22/8).
5. PT Len Industri sebesar Rp 2,2 triliun
PMN kepada PT Len Industri ini terdiri dari PMN tunai sebesar Rp1,7 triliun dan PMN nontunai berupa konversi piutang RDI dan SLA sebesar Rp 456,3 miliar.
Baca Juga: Penambahan Modal Negara Diperlukan untuk Atasi Backlog Perumahan
Injeksi modal ini bertujuan mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Ini meliputi modernisasi alutsista dan penguasaan teknologi kunci program prioritas yaitu pesawat tempur, kapal, propelan, roket, peluru kendali, radar, satelit militer, tank berukuran sedang, pesawat udara tanpa awak, dan penginderaan bawah air.
6. Airnav Indonesia sebesar Rp 659 miliar
PMN ini diberikan dalam rangka menjaga keberlanjutan perusahaan dalam menjamin keselamatan penerbangan serta kebutuhan untuk menjamin availability dan reliability fasilitas navigasi penerbangan.
Dana ini akan digunakan untuk pengadaan dan peremajaan fasilitas Air Traffic Management System (ATMS) pada empat lokasi prioritas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan penerbangan, sekaligus menjaga kepercayaan dan reputasi Indonesia di mata internasional, terutama dalam rangka mendukung program pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura (program realignment FIR Jakarta–Singapura).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
