kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.296.000   12.000   0,53%
  • USD/IDR 16.625   22,00   0,13%
  • IDX 8.166   -3,25   -0,04%
  • KOMPAS100 1.116   1,38   0,12%
  • LQ45 785   -0,49   -0,06%
  • ISSI 290   2,10   0,73%
  • IDX30 411   -1,02   -0,25%
  • IDXHIDIV20 464   1,23   0,27%
  • IDX80 123   0,22   0,18%
  • IDXV30 133   0,73   0,55%
  • IDXQ30 129   0,06   0,05%

Berharap Kemiskinan Turun 1,2% per Tahun


Kamis, 22 Oktober 2009 / 10:21 WIB
Berharap Kemiskinan Turun 1,2% per Tahun


Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Tahun depan, pemerintah bakal memperluas cakupan sektor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dengan begitu, angka kemiskinan di Indonesia diharapkan bisa ditekan sekurang-kurangnya sebesar 1,2% per tahun.

Anggota Tim Pengendali PNPM Mandiri Wahnarno Hadi bilang, pada 2010, PNPM Mandiri juga akan mencakup program pemberdayaan di sejumlah kementerian dan lembaga. "Seperti, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Perindustrian," katanya, Rabu (21/10).

Selama ini, Wahnarno mengatakan, departemen-departemen itu sudah mempunyai program pemberdayaan di daerah, misalnya, usaha kecil dan menengah. Nah, program-program inilah yang nantinya akan dimasukkan dalam PNPM Mandiri.

Sampai saat ini, PNPM Mandiri baru mencakup sembilan sektor, yakni pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan khusus, infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya, pariwisata, perumahan, generasi, serta desa mandiri.

Selain menambah cakupan sektor, tahun depan pemerintah juga akan menambah anggaran PNPM Mandiri menjadi Rp 12,9 triliun dari sebelumnya cuma Rp 10,4 triliun. "Dana tersebut akan dialokasikan untuk 6.328 kecamatan," ujar Wahnarno, yang juga menjabat Asisten Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Kebijakan dan Anggaran.

Tapi, Wahnarno berharap, pemerintah daerah juga mau meningkatkan dana pendamping PNPM Mandiri. Sebab, pusat hanya mengucurkan duit ke satu kecamatan selama tiga tahun saja. Setelah itu, program harus dilanjutkan dengan dana daerah.

Anggota DPR Harry Azhar Azis meminta pemerintah mesti melakukan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri. Terutama, sejauh mana dana yang dialokasikan bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

"DPR akan memanggil pemerintah untuk melaporkan evaluasi pelaksanaan dalam tiga tahun ke belakang, apa saja yang sudah bisa didapat oleh desa sasaran, baik angka pengangguran, kemiskinan, maupun infrastruktur," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×