CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.481.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.609   61,00   0,39%
  • IDX 7.543   63,17   0,84%
  • KOMPAS100 1.173   12,08   1,04%
  • LQ45 937   8,65   0,93%
  • ISSI 227   2,19   0,98%
  • IDX30 482   3,29   0,69%
  • IDXHIDIV20 581   4,00   0,69%
  • IDX80 134   1,37   1,03%
  • IDXV30 142   1,40   1,00%
  • IDXQ30 161   0,99   0,62%

Beredar SMS inisial anggota DPR yang meminta upeti


Selasa, 30 Oktober 2012 / 16:54 WIB
Beredar SMS inisial anggota DPR yang meminta upeti
ILUSTRASI. Kurs dollar-rupiah di BCA hari ini Rabu 18 Agustus 2021, simak sebelum tukar valas./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/02/07/2021.


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can

JAKARTA. Sejumlah inisial anggota DPR yang kerap meminta upeti kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beredar di kalangan wartawan. Pesan singkat yang diterima sekitar pukul 20.00 WIB, Senin (29/10) itu mengatasnamakan Humas BUMN.

Pesan singkat tersebut terdiri dari dua bagian. Pertama, berbunyi,"Ini inisial Anggota DPR RI yangg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar), PM, EV, CK (PDIP),  AR, IR, SUR ( PKS), FA (HANURA),  ALM, NAS, (PAN), JA, SG, MJ (PD),  MUZ (GERINDRA)'.

Lalu pesan pendek kedua berbunyi,"Kanda, saya terima dari beberapa wartawan, katanya ada Humas Kementerian BUMN yang mengirim SMS kepada wartawan...#memperkeruhsuasana Katanya dari no: no +6281284151488".

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku telah mengklarifikasi pesan singkat tersebut. Menurutnya, Humas BUMN telah membantah menyebarkan pesan singkat tersebut.

Meski begitu, Nurhayati akan memanggil dan meminta keterangan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengenai isu adanya permintaan upeti dari anggota DPR. Menurut Nurhayati, klarifikasi itu juga akan dilakukan kepada oknum terduga pemeras yang inisial namanya tersebut dalam SMS itu. "Kami juga meminta teman-teman fraksi di Komisi VI DPR dan Dahlan Iskan,untuk mengklarifikasi kebenaran oknum yang telah melakukan pemerasan," tutur Nurhayati.

Nurhayati mengatakan, klarifikasi internal anggota fraksi Partai Demokrat di DPR bukan masalah benar atau salah melainkan untuk mendudukan masalah pada porsinya. Dia mengaku akan mencari kebenaran soal isu tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×