Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Anggota DPR meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan praktik upeti yang dilakukan para politisi Senayan. Anggota DPR Indra meminta Dahlan mengungkapkan siapa anggota DPR yang dimaksud.
"Sebutkan saja siapa anggota DPR tersebut. Tentunya penyataan itu harus didasarkan pada bukti dan fakta hukum. Jangan hanya berdasarkan asumsi atau praduga semata," ungkap Indra saat dihubungi oleh wartawan, Selasa (30/10).
Indra mengatakan, apabila ada anggota DPR yang menerima setoran dari BUMN maka lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Polri harus mengusut kasus ini. Menurutnya, hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sebab, dia bilang praktik meminta setoran itu sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi. "Saya sangat setuju bahwa tidak boleh ada kongkalikong maupun upeti antara mitrakerja, baik itu kementrian, BUMN, atau yang lainnya dengan komisi terkait di DPR," tegasnya.
Dahlan sebelumnya mengungkapkan adanya anggota DPR yang meminta jatah dari BUMN. Permintaan jatah ini terkait dengan pencairan anggaran bagi BUMN tersebut.
Akibat pernyataan ini, hubungan Dahlan dengan DPR memanas. Ketua DPR Marzuki Alie bahkan tersinggung dengan pernyataan itu. Dia meminta Dahlan membuktikan ucapannya itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
