Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Dalam pemberitaan sejumlah media massa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan bahwa partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.
Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.
Baca Juga: Nama Mahendra Siregar di bursa calon Menko Perekonomian
"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10). "Memang ada pembicaran antara orang yang minta Presiden berkomunikasi dengan kami untuk membicarakan tentang kemungkinan kami bisa berkoalisi atau kemungkinan kami bisa masuk dalam pemerintahan," tutur dia.
Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi, dan air. Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019.
Janji Prabowo itu misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.
Baca Juga: Lobi-lobi antara Megawati dan Prabowo di balik perebutan ketua MPR, ini kata Puan
Menurut Ahmad Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait. Namun, Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.
Ia pun membantah kabar bahwa Prabowo telah mengajukan tiga kader Partai Gerindra sebagai menteri dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Ya secara resmi Pak Prabowo belum ajukan itu. Tapi sekali lagi ini baru pada konsep awal tentang bagaimana negara Indonesia yang kita cintai ini bisa mencapai pada swasembada pangan, energi, air, dan seterusnya," kata Muzani.
Baca Juga: Kursinya jadi rebutan, berapa gaji yang didapat ketua MPR?
"Sampai sekarang Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina belum ambil keputusan tentang apakah kita mau berkoalisi atau kita berada di dalam oposisi," ucapnya.
Incar Posisi Menteri Pertahanan ...
Posisi Menteri Pertahanan
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar bahwa partainya mengincar posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dasco mengatakan, Partai Gerindra tidak mengincar posisi apa pun dalam kabinet. "Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).
Baca Juga: Di balik terpilihnya Bambang Soesatyo, ada lobi 10 jam dan campur tangan elit politik
Senada dengan Muzani, Menurut Dasco, Partai Gerindra memang menawarkan bantuan kepada pemerintah. Dasco menjelaskan, tawaran bantuan tersebut diajukan dalam bentuk konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan, dan ekonomi. Jika konsep tersebut disetujui maka Partai Gerindra akan mengajukan orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut dalam pemerintahan.
"Nah ketika pemerintah setuju, mana yang dia setujui, bidangnya apa, kalau sudah ketemu bidang baru kita ngomong orang. Nah jadi kalau dari awal incar ini itu, kayaknya enggak deh," kata Dasco.
Belum ada pembicaraan
Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani mengatakan, Presiden Jokowi belum mengajak partainya berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.
Baca Juga: Pantun untuk pimpinan MPR yang baru: Jangan sampai diperiksa KPK
"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.
Puan menekankan, keputusan kader Partai Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri. Keputusan itu, kata Puan, harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.
"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," ujar Puan.
Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif presiden, namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.
Baca Juga: Gerindra mengalah untuk posisi ketua MPR atas arahan Prabowo-Megawati
"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.
Sementara, mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung presiden. "Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai (hak) prerogatif Presiden," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi..."
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Bayu Galih
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
