Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Posisi Menteri Pertahanan
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar bahwa partainya mengincar posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dasco mengatakan, Partai Gerindra tidak mengincar posisi apa pun dalam kabinet. "Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).
Baca Juga: Di balik terpilihnya Bambang Soesatyo, ada lobi 10 jam dan campur tangan elit politik
Senada dengan Muzani, Menurut Dasco, Partai Gerindra memang menawarkan bantuan kepada pemerintah. Dasco menjelaskan, tawaran bantuan tersebut diajukan dalam bentuk konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan, dan ekonomi. Jika konsep tersebut disetujui maka Partai Gerindra akan mengajukan orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut dalam pemerintahan.
"Nah ketika pemerintah setuju, mana yang dia setujui, bidangnya apa, kalau sudah ketemu bidang baru kita ngomong orang. Nah jadi kalau dari awal incar ini itu, kayaknya enggak deh," kata Dasco.
Belum ada pembicaraan
Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani mengatakan, Presiden Jokowi belum mengajak partainya berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.
Baca Juga: Pantun untuk pimpinan MPR yang baru: Jangan sampai diperiksa KPK
"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.
Puan menekankan, keputusan kader Partai Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri. Keputusan itu, kata Puan, harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.
"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," ujar Puan.
Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif presiden, namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.
Baca Juga: Gerindra mengalah untuk posisi ketua MPR atas arahan Prabowo-Megawati
"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.
Sementara, mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung presiden. "Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai (hak) prerogatif Presiden," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi..."
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Bayu Galih
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
