| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.343.000 21.000 0,90%
USD/IDR 16.729 -36,00 -0,21%
IDX 8.407 44,65 0,53%
KOMPAS100 1.165 5,83 0,50%
LQ45 849 5,46 0,65%
ISSI 293 1,52 0,52%
IDX30 443 2,43 0,55%
IDXHIDIV20 514 3,54 0,69%
IDX80 131 0,83 0,64%
IDXV30 136 0,12 0,09%
IDXQ30 142 1,06 0,76%

Beli Dimsum di Beijing dan Tteokbokki di Seoul Pakai QRIS? 2026 Jadi Kenyataan

Kamis, 20 November 2025 / 04:46 WIB

ILUSTRASI. BI menargetkan pemanfaatan QRIS sebagai metode pembayaran lintas negara semakin meluas pada 2026. Dok/Freepik

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Bank Indonesia (BI) menargetkan pemanfaatan QRIS sebagai metode pembayaran lintas negara semakin meluas pada 2026. Dalam rencana perluasan tersebut, China dan Korea Selatan menjadi dua negara prioritas berikutnya setelah Jepang mulai menerima transaksi QRIS.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan bahwa pembahasan teknis dan kerja sama dengan kedua negara telah berjalan dan ditargetkan rampung pada tahun depan sehingga masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS saat bertransaksi di sana.

“Untuk Jepang sudah bisa dicoba. Kalau mau beli sushi di Tokyo sudah bisa. Mudah-mudahan awal tahun depan, beli dimsum di Beijing juga bisa, lalu berikutnya Tteokbokki di Seoul juga bisa,” ujar Filianingsih dalam konferensi pers, Rabu (19/11/2025).

Selain China dan Korea Selatan, BI juga membuka peluang kerja sama serupa dengan India.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa negosiasi QRIS dengan Arab Saudi masih memerlukan waktu lebih panjang karena melibatkan berbagai otoritas, termasuk yang menangani layanan haji dan umrah.

“Prosesnya masih panjang, tetapi kami terus berunding dengan bank sentral maupun Kementerian Haji Arab Saudi agar kerja sama ini dapat terwujud,” jelas Perry.

Tonton: Siap-Siap! Transaksi Kripto Hingga QRIS Masuk Radar Pajak Mulai 2027

Kesimpulan

Bank Indonesia menargetkan perluasan penggunaan QRIS untuk transaksi internasional dengan fokus utama pada China dan Korea Selatan mulai 2026, setelah Jepang lebih dulu terhubung. Pembahasan juga sedang berlangsung dengan India, sementara proses negosiasi dengan Arab Saudi memerlukan waktu lebih lama karena kompleksitas regulasi lintas otoritas terkait sektor keuangan hingga layanan haji dan umrah.