Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Sejumlah pihak menilai, ada persoalan mendasar dari beleid tersebut, yaitu pendekatan militerisme dalam penertiban kawasan hutan.
Adapun militerisasi dalam kawasan hutan ini dapat dilihat dari struktur Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan yang terbagi menjadi pengarah dan pelaksana, dimana ketua dan wakil ketuanya didominasi oleh TNI dan Polri.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, seharusnya pendekatannya tidak demikian karena dasar Perpres No. 5/2025 adalah Undang Undang Cipta Kerja, yang mana penyelesaian menggunakan ultimum dan remedium. "Jadi diutamakan penyelesaian administrasi terlebih dahulu," katanya kepada KONTAN, Rabu (29/1/2025).
Sebab itu, Gapki bakal mengagendakan bertemu dengan SatgasPenertiban Kawasan Hutan. "Kita akan minta waktu jumpa satgas yang baru dibentuk," ungkap Eddy. Apakah ada rencana untuk mengajukan uji materi Perpres No.5/2025, Gapki menyatakan belum sampai ke arah itu. "Belum ada rencana judicial review," jelanya.
Hal senada disampaikan Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto yang melihat dalam penertiban kawasan hutan tidak bisa dipukul rata pendekatannya. Untuk itu perlu di klastering petani sawit dalam kawasan hutant "Jangan di seragam penyelesaiannya," tegasnya kepada KONTAN, Rabu (29/1/2025).
Menurut Mansuetus, Tipologi atau klastering ini harus diklasifikasikan. "Artinya, solusinya juga berbeda-beda, mana yang harus masuk perhutanan sosial dan mana yang harus masuk ke pendekatan reforma agraria," ujar dia.
Mansuetus membagi tipologi petani sawit yang ada di lapangan. Pertama, petani dari Desa yang Sudah Ada Sebelum Penetapan Kawasan Hutan. Kedua, petani dari desa dalam kawasan hutan setelah adanya penetapan kawasan hutan. Ketiga, petani dari desa yang memiliki klaim tanah ulayat yang kuat atau telah ada/proses
pengakuan sebagai masyarakat hutan adat (MHA).
Keempat, petani pendatang yang tanahnya diperoleh dari pembelian. Kelima, petani yang memiliki kebun hanya untuk pemenuhan livelihood. Keenam, kebun tumpang tindih dengan pemegang izin kehutanan. Ketujuh, kebun tumpang tindih dengan kawasan lindung/konservasi.
Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional bilang, Perpres No.5/2025 menyamakan antara aktivitas legal dalam kawasan hutan berbasis korporasi dengan masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik tenurial (penetapan kawasan hutan secara sepihak), dan konflik agraria dengan perusahaan-perusahan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
Jika itu yang terjadi, hal ini tentunya bertentangan dengan UU No. 18/ 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), yakni Pasal 11 ayat (4), yang berbunyi “Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar itu, Uli memandang, Perpres ini tidak boleh menyentuh masyarakat sekitar hutan yang proses pengukuhan kawasannya belum selesai dan menjadi subyek untuk penataan kawasan. Perpres ini juga tidak boleh menyasar masyarakat yang saat ini masih mengalami konflik dengan korporasi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
Jika memang Presiden berani, harusnya Perpres ini diarahkan untuk menindak korporasi skala besar yang selama ini telah menikmati keuntungan besar, menimbulkan kerugian lingkungan dan perekonomian negara dari aktivitas ilegal dan koruptif yang mereka lakukan di kawasan hutan. "Bukan beraninya kepada rakyat kecil yang selama ini telah menjadi korban dari klaim sepihak negara atas kawasan hutan dan korban dari buruknya tata kelola perizinan di sektor kehutanan," ungkap Uli.
Muhammad Arman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan, kekhawatiran di masyarakat adat adalah jangan sampai Perpres ini malah digunakan sebagai alat untuk melegitimasi resettlement masyarakat adat yang mendiami kawasan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat tetapi diklaim secara sepihak oleh negara sebagai kawasan hutan negara.
"Perpres ini juga harus dibaca dengan proses-proses penetapan kawasan hutan yang sedang digenjot oleh Kementerian Kehutanan yang dalam praktiknya mendapatkan perlawanan dari masyarakat adat karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak partisipatif alih-alih mengarusutamakan Free Prior Informed Consent atau FPIC," tuturnya.
Poin Penting Perpres Penertiban Kawasan Hutan
Pasal 2
Untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara, Pemerintah Pusat melakukan tindakan pemerintah berupa penertiban Kawasan Hutan. Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan penguasaan Kawasan Hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Penertiban kawasan hutan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan.
Pasal 8 ayat (1)
Untuk melaksanakan penertiban kawasan hutan dibentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan
Pasal 8 ayat (2)
Satgas memiliki tugas melaksanakan penertiban Kawasan Hutan melalui penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan
Sumber: Perpres No.5/2025
Selanjutnya: Dukung Industri Trading, Dupoin Tingkatkan Layanan Hingga Tebar Promosi Selama 2024
Menarik Dibaca: Kejatuhan Pasar Terjadi Februari 2025, Robert Kiyosaki Sebut Aset Ini bakal Meledak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
