kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Belanja APBD letoi, ekonomi di daerah lesu


Kamis, 21 April 2016 / 11:50 WIB
Belanja APBD letoi, ekonomi di daerah lesu


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Rendahnya penyerapan anggaran dalam tiga bulan pertama tahun 2016 tidak hanya dialami pemerintah pusat. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menunjukkan realisasi belanja pemerintah daerah sampai 31 Maret 2016 masih memble.

Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo bilang, sampai akhir triwulan I 2016 rata-rata realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota baru mencapai sekitar 8%. Terdiri realisasi APBD provinsi sebesar  8,3% dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 8%.

Dengan realisasi anggaran yang rendah itu, Tjahjo mengaku kecewa. Sebab dia berharap setidaknya hingga triwulan I 2016, realisasi belanja APBD rata-rata 20%. Tjahjo menyebut banyak faktor yang membuat serapan APBD rendah. Antara lain banyaknya pejabat daerah yang takut merealisasikan belanja. Sebab jika sembarangan mencairkan, khawatir menjadi temuan aparat penegak hukum.

Ironisnya ada juga daerah yang mengaku tidak menyadari anggaran yang masuk ke rekening daerah. Yakni pos dana bagi hasil yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .

Faktor lain yang mendorong rendahnya realisasi penyerapan anggaran daerah secara rata-rata adalah adanya delapan provinsi yang belum melakukan serapan belanja sama sekali alias nol.

Delapan provinsi itu antara lain DKI Jakarta, Papua, NTT, dan Jambi.  "Saya harap pemerintah daerahnya segera menyerap anggaran belanja," kata Tjahjo, Rabu (20/4).

Dalam APBN 2016 pemerintah pusat mengalokasikan total dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 770,2 triliun. Dari jumlah itu Dana Desa sebesar Rp 47 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 723,2 triliun.

Selain dana transfer daerah, pemerintah daerah juga memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang jumlahnya cukup besar. Contohnya di DKI Jakarta. Pada tahun ini total APBD DKI Jakarta sebesar Rp 66 triliun. Dari jumlah itu nilai PAD DKI Jakarta mencapai Rp 58 triliun. Kemdagri mencatat total PAD seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015 mencapai Rp 973 triliun.

 Direktur Institute for Develovment of Economic and Finance (INDEF) Enny Srihartati mengatakan, rendahnya penyerapan belanja di daerah cukup  mengkhawatirkan. Jika dibiarkan akan menyebabkan aktivitas ekonomi daerah lesu. Oleh karena itu perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar  tingkat belanja lebih baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Berita Terkait



TERBARU

[X]
×