Begini Strategi Pemerintah Memitigasi PHK di Tahun 2026

Kamis, 01 Januari 2026 / 12:31 WIB

ILUSTRASI. PHK buruh dan karyawan PT. Sritex (ANTARA FOTO /MOHAMMAD AYUDHA)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menyiapkan sederet jurus untuk menahan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta memperkuat jaring pengaman sosial bagi buruh pada tahun 2026. Strategi ini mencakup pembentukan lembaga baru hingga pemberian berbagai stimulus ekonomi bagi pekerja di sektor formal maupun informal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan salah satu langkah krusial adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Selain itu, pemerintah juga bakal membentuk Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK untuk merespons dinamika pasar tenaga kerja secara lebih cepat.

"Pemerintah juga melakukan penyempurnaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui penerbitan PP Nomor 6 Tahun 2025 untuk meningkatkan cakupan perlindungan dan besaran manfaat bagi pekerja yang terkena PHK," ujar dia kepada Kontan, Selasa (30/12/2025).

Guna memastikan korban PHK kembali terserap ke dunia kerja, pemerintah akan memperkuat sistem informasi pasar kerja. Fokus utamanya adalah mempercepat proses penyerapan kembali tenaga kerja penerima manfaat JKP agar masa menganggur mereka bisa dipangkas.

Haryo menuturkan, pemerintah juga menyuntikkan berbagai stimulus ekonomi sebagai bantalan sosial. Sederet program disiapkan, mulai dari program magang bagi lulusan S1 hingga perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Menariknya, perlindungan juga menyasar pekerja informal melalui subsidi iuran Jamsostek bagi pengemudi ojek online (ojol).

"(Ada juga) bantuan pangan, subsidi iuran Jamsostek untuk pengemudi ojek online, hingga program perumahan (bagi pekerja)," urai dia.

Melalui bauran kebijakan ini, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja sekaligus menekan tingkat pengangguran terbuka di tengah ketidakpastian ekonomi tahun 2026.

Untuk diketahui, Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tercatat jumlah PHK periode Januari hingga November 2025 mencapai 79.302 orang. Jumlah tersebut telah melebihi data PHK sepanjang 2024 yang tembus 77.965 orang.

Adapun tenaga kerja yang ter-PHK pada periode Januari-November 2025 ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yakni mencapai 21,73% dari total PHK yang dilaporkan.