Bebas Visa Harus Utamakan Multiplier Effect ke Ekonomi, Bukan Kuantitas Wisman

Reporter: Leni Wandira | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dinilai tidak seharusnya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) semata.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari menilai, pemerintah perlu menjadikan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan setiap wisatawan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi maupun memperluas kebijakan tersebut.

Dia juga meminta pemerintah tidak menjadikan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebagai indikator utama dalam memperluas kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). 

Baca Juga: Premi Risiko Investasi RI Naik, Modal Asing ke Indonesia Masih Berpotensi Mengalir

Azril mengatakan, kebijakan BVK harus disusun berdasarkan kajian ilmiah yang mempertimbangkan multiplier effect terhadap perekonomian, bukan sekadar mengejar target jumlah kunjungan wisman.

"Jangan hanya menghitung jumlah wisatawan. Yang lebih penting adalah length of stay, besaran spending money, dan multiplier effect yang dihasilkan terhadap perekonomian nasional," ujarnya kepada Kontan, Minggu (5/7).

Menurut Azril, wisatawan yang tinggal lebih lama dan memiliki tingkat pengeluaran tinggi akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar bagi pelaku usaha, mulai dari hotel, restoran, transportasi, UMKM, hingga sektor ekonomi kreatif.

Karena itu, pemerintah perlu menghitung dampak langsung (direct effect), dampak tidak langsung (indirect effect), maupun dampak lanjutan (induced effect) dari setiap kebijakan bebas visa yang diterapkan. Selama ini, menurutnya, aspek tersebut belum menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan.

Ia mencontohkan, belanja wisatawan di hotel akan menggerakkan sektor lain seperti pemasok bahan makanan, pelaku UMKM, hingga meningkatkan konsumsi rumah tangga para pekerja di sektor pariwisata. 

Rantai ekonomi inilah yang dinilai lebih penting dibanding sekadar mencatat kenaikan jumlah kunjungan wisatawan.

Selain itu, Azril mengingatkan pemerintah agar lebih selektif dalam menentukan negara penerima BVK. Menurutnya, fasilitas tersebut sebaiknya diberikan kepada negara-negara yang memang berkontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia, dengan tetap mengedepankan prinsip resiprokal atau timbal balik.

Baca Juga: Tak Cuma PPh 0,5%, Ternyata Ini Target Besar DJP dari Pungutan Pajak Marketplace

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang hanya mengejar peningkatan jumlah wisatawan berpotensi memunculkan dampak negatif seperti overtourism, kriminalitas, hingga praktik shadow economy, sebagaimana yang terjadi di sejumlah destinasi wisata.

"Yang perlu dikejar bukan hanya kuantitas wisatawan, tetapi kualitas dampak ekonominya. Kalau wisatawan datang lebih sedikit tetapi tinggal lebih lama dan belanjanya lebih besar, manfaatnya justru akan lebih besar bagi perekonomian nasional," tutup Azril.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News