Beban Utang Membengkak, Setengah Penerimaan Pajak Terancam Tersedot

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan fiskal pemerintah belum mereda. Tahun ini, beban utang kian menggerus ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Pembayaran bunga utang pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 599,44 triliun, setara 25,42% dari target penerimaan pajak. Angka ini belum termasuk utang jatuh tempo sebesar Rp 833,96 triliun, tertinggi dalam satu dekade terakhir. 

Jika digabung, total kewajiban tersebut melampaui separuh target penerimaan pajak tahun ini.

Baca Juga: Kurs Rupiah Tertekan, Beban Utang Kian Berat

Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mencatat, tingginya beban bunga dipicu oleh imbal hasil surat berharga negara (SBN) yang masih bertahan di kisaran 6,6%–6,9% untuk tenor 10 tahun.

Pemerintah terpaksa menjaga daya tarik SBN di tengah tren suku bunga global yang tinggi, sehingga biaya pinjaman tetap mahal.

Kondisi ini memicu fenomena “belanja paksa”, di mana anggaran negara semakin kaku karena harus memprioritaskan pembayaran bunga utang.

Dampaknya, fleksibilitas fiskal untuk membiayai program strategis dan perlindungan sosial menjadi semakin terbatas.

ISEAI memperingatkan, tanpa dorongan signifikan pada penerimaan negara, terutama lewat reformasi perpajakan, serta pengendalian belanja, tekanan bunga utang berpotensi terus meningkat dalam jangka menengah hingga panjang.

Baca Juga: Celios Proyeksi Beban Bunga Utang Tembus 24% dari Pajak, Risiko Mengintai

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai, rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak bahkan bisa melampaui 24% tahun ini, mempersempit ruang fiskal pemerintah. Ia mendorong realokasi belanja, terutama dari program-program beranggaran besar.

“Kalau rating utang berubah, bahkan downgrade, bunga utang akan lebih mahal lagi. Ini bisa jadi lingkaran setan,” ujarnya.

Tekanan diperkirakan semakin berat pada 2027 seiring melemahnya permintaan global. Faktor eksternal seperti konflik Iran dan inflasi global yang bertahan dinilai dapat memperburuk rasio bunga utang terhadap penerimaan negara. 

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menambahkan, APBN berisiko menghadapi tekanan ganda jika penerimaan negara melemah sementara suku bunga, harga energi, dan nilai tukar tetap tinggi.

Meski demikian, risiko gagal bayar masih relatif terkendali karena lelang surat utang negara tetap mencatat minat yang kuat.

Baca Juga: Beban Utang Negara Makin Berat, Ekonom Peringatkan Ruang Fiskal Menyempit

“Ancaman utamanya bukan gagal bayar, tapi semakin banyak ruang fiskal yang habis untuk menjaga pembiayaan tetap berjalan,” jelasnya.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, keberlanjutan utang sangat bergantung pada kualitas penggunaannya.

Jika utang diarahkan untuk kegiatan produktif yang mendorong kapasitas ekonomi, tekanannya masih bisa dikelola. Namun sebaliknya, beban fiskal berisiko terus berulang dan semakin membatasi ruang anggaran di masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News