kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bauran kebijakan pemerintah dinilai belum berkontribusi ke kinerja fiskal tahun ini


Kamis, 27 Desember 2018 / 21:07 WIB
Bauran kebijakan pemerintah dinilai belum berkontribusi ke kinerja fiskal tahun ini
ILUSTRASI. Pelayanan pajak di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen)


Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto

Senada, Juniman juga mengatakan, pemerintah perlu memonitor efektivitas kebijakan fiskalnya, misalnya terkait insentif PPh Final UMKM 0,5%. "Apakah industri meningkat dengan adanya insentif ini? Jangan sampai pendapatan pemerintah berkurang tapi industrinya juga tidak ikut tumbuh," tandasnya.

Adapun dari sisi belanja, Tim Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019, menilai, secara keseluruhan terdapat pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, Indef menggarisbawahi alokasi belanja pemerintah yang masih didominasi oleh belanja pegawai, bantuan sosial, dan subsidi, ketimbang belanja barang dan belanja modal.

"Pertumbuhan belanja sosial dan subsidi ini meningkat untuk membantu mempertahankan daya beli masyarakat," ujar Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef.

Per akhir November, belanja modal dan barang pemerintah masing-masing mencapai 62,9% dan 77,8% dari pagu APBN 2018. Sementara, belanja pegawai, subsidi, dan bantuan sosial telah mencapai masing-masing 86,2%, 116,9%, dan 90,3% dari anggaran.

Juniman menaksir, belanja pemerintah di akhir tahun nanti secara keseluruhan akan mencapai 94%-95% dari pagu APBN.

Adapun, pemerintah kembali menggenjot alokasi belanja untuk perlindungan sosial dalam APBN 2019. Juniman menilai hal tersebut wajar sebagai upaya pemerintah memasang jaring pengaman perekonomian di tengah ketidakpastian global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

"Pemerintah sebaiknya mengkaji, apakah penambahan porsi belanja perlindungan sosial sejalan dengan manfaatnya. Ini untuk memastikan kalau program pemerintah benar tepat sasaran," kata Juniman.

Tahun depan, pemerintah menambah anggaran belanja perlindungan sosial sebesar Rp 95,6 triliun menjadi Rp 387,3 triliun.

Sementara, anggaran pendidikan naik Rp 57,9 triliun menjadi Rp 492,5 triliun, anggaran kesehatan naik Rp 15,7 triliun menjadi Rp 123,1 triliun, dan anggaran infrastruktur hanya naik Rp 4,6 triliun menjadi Rp 415 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×