JAKARTA. Pemerintah akan melakukan penukaran utang jatuh tempo dengan utang baru yang berbiaya lebih murah (debt switching) dalam skema pembayaran utang. Pasalnya, penerapan debt switching itu dianggap dapat mengurangi risiko refinancing.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan debt switching tersebut bisa memperkecil biaya yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Risiko refinancing akan berkurang karena kita bisa memilih pasar mana yang bagus," katanya, Kamis (12/8).

Dalam debt switching ini, pemerintah akan cenderung memilih utang jangka panjang. Rencananya, pemerintah akan mengurangi utang jangka pendek dengan jangka panjang.

Tahun ini, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo sebesar Rp 116 triliun. Rinciannya, jumlah utang luar negeri sebesar Rp 54 triliun dan sisanya dari surat utang.

Jumlah utang yang jatuh tempo tahun ini melonjak tajam ketimbang tahun lalu. Tahun lalu, jumlah utang yang jatuh tempo hanya sebesar Rp 29 triliun.