Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pekan ini, pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta mulai dilakukan terpadu di Unit Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan demikian, seluruh pengadaan barang dan jasa tidak lagi tersebar di setiap satuan kerja perangkat dinas yang ada.
Pembentukan Unit Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) dapat menghemat biaya pengadaan barang dan jasa. Angka penghematannya bisa mencapai 20 persen dari total belanja modal dan barang yang harus dikeluarkan sekitar Rp 50 triliun.
ULP akan melelang seluruh pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta yang bernilai Rp 200 juta sampai Rp 100 miliar. Selain itu, ULP juga menangani pengadaan jasa konsultan dengan biaya Rp 50 juta hingga Rp 10 miliar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, tidak ingin ada permainan lelang barang dan jasa pemerintah. Selama ini, banyak sekali pemenang tender tidak layak. Namun, mereka bisa menang ratusan kali di DKI dari satuan kerja peringkat dinas (SKPD) yang berbeda.
”Hal ini menunjukkan ada indikasi permainan. Semua ini terjadi karena saking pintarnya pelaku permainan. Mereka belum bisa tertangkap,” kata Basuki, Kamis (13/3/2014), di Jakarta, saat meresmikan pembentukan ULP.
Basuki menyoroti beberapa hal terkait pelaksanaan tender di sejumlah SKPD, di antaranya di dinas pendidikan, dinas kebersihan, dinas pariwisata, dan dinas perhubungan. Menurut dia, pengadaan barang dan jasa di sejumlah dinas tersebut masih sarat dengan permainan uang.
”Dalam proyek renovasi dan rehabilitasi sekolah, misalnya, ada banyak permainan di sana. Begitu pun proyek pengadaan bus wisata tingkat dan bus transjakarta yang mengarah pada produsen tertentu. Saya tidak tahu di mana letak persoalannya, tetapi saya minta hal ini untuk diselidiki,” kata Basuki.
Adapun persoalan di dinas kebersihan, kata Basuki, terkait dengan program kebersihan yang terlalu besar menelan anggaran, yakni Rp 1,2 triliun. Sementara dengan dana itu, kebersihan di
Ibu Kota masih bermasalah
”Sejumlah alat berat yang disewa dinas kebersihan tidak dipakai. Katanya mereka sedang kekurangan truk. Ini sulit diterima akal sehat,” kata Basuki.
Berangkat dari persoalan itu, Basuki berharap ULP dapat mengunci celah-celah kebocoran penggunaan anggaran. Basuki akan lebih tegas bersikap kepada pegawai negeri yang kedapatan korupsi.
”Tahun lalu, kami hanya ingin melakukan gertak sambal. Ternyata ini tidak membuat PNS takut melakukan korupsi. Kali ini, kami tidak akan gertak sambal lagi. Akan ada perombakan besar di eselon III dan IV,” kata Basuki.
Belum bisa kerja
ULP berada di bawah koordinasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang dipimpin seorang pejabat eselon IIIA. Namun, lembaga ini belum bisa bekerja langsung.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Made Karmayoga mengatakan, struktur organisasi ini dalam pembentukan. Mereka baru bisa bekerja setelah dilantik, memiliki kantor, dan dilengkapi dengan peralatan kantor.
”Hari ini (Kamis), kami selesai melakukan seleksi untuk pegawai di level kelompok kerja. Sementara kepala unit, kepala tata usaha, dan beberapa posisi lain sudah terbentuk,” kata Made.
Made belum dapat memastikan kapan lembaga ini dapat bekerja. Namun, dia berharap pekan depan ULP sudah dapat menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika tidak, sejumlah program pembangunan bakal tertunda untuk sementara waktu.
Menanggapi hal itu, Kepala BPKD DKI Jakarta Endang Widjajanti memastikan kantor dan peralatannya tidak ada masalah lagi. Menurut rencana, ULP akan berkantor di Lantai 20 Blok G Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.
Pembentukan ULP tepat pada tahun terakhir waktu yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tahun ini paling tidak ada Rp 26 triliun dana pengadaan barang dan jasa yang akan dikelola ULP. Sementara sebagian alokasi anggaran dibelanjakan melalui katalog elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Sosialisasi pembentukan ULP tersebut digelar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Basuki menyayangkan Pemerintah Provinsi DKI tidak menganggarkan acara sosialisasi semacam itu.
”Sepertinya tidak ada niat untuk menggelar acara seperti ini. Masa harus menunggu ICW dan Kedutaan Inggris, padahal kami memiliki anggaran untuk acara semacam ini,” kata Basuki. (NDY)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
