Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkejut begitu mengetahui ada sejumlah anggaran yang telah ia pangkas, tetapi muncul kembali setelah disahkan oleh DPRD DKI. Menurut Basuki, semua itu merupakan kesalahan sistem.
"Setelah saya coret anggaran setengah mati, saya marah-marah. Begitu masuk ke DPRD, keluar lagi semua anggaran yang saya coret," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Untuk mengatasi itu, ia mendesak agar mulai tahun depan Pemerintah Provinsi DKI menerapkan sistem e-budgeting seperti yang pernah diterapkan oleh Bambang Dwi Hartono saat masih menjabat Wali Kota Surabaya. Melalui program itu, proyek yang sudah dihapus tidak bisa dimunculkan kembali.
Basuki mengatakan, apabila ada oknum DPRD DKI yang tidak terima dan marah dengannya, Basuki siap berdebat dengan oknum DPRD tersebut. Selain DPRD, menurut dia, tidak boleh ada suku dinas (sudin) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang "bermain" bersama DPRD untuk memunculkan anggaran itu kembali.
"Kalau sampai ada, akan berhadapan dengan saya. Kalau sampai ada oknum di DPRD yang mau marah-marah, saya siap berantem sama mereka," kata Basuki.
Basuki menilai hal tersebut sebagai masalah serius. Menurut Basuki, semua nilai proyek di Jakarta terlalu mahal sehingga anggarannya perlu dipangkas. Ia meminta para pejabat DKI lebih teliti dalam mengusulkan anggaran dalam program mereka. Hal itu diperlukan karena Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan transparansi anggaran.
Dalam acara pengarahan kepada satuan kerja perangkat daerah di Balaikota Jakarta hari ini, Basuki menyindir sejumlah dinas, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Menurut Basuki, ada anggaran pembuatan taman yang terlalu mahal dan dirasa tidak perlu di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.
Basuki menyebutkan, Pemprov DKI tak perlu ngotot meraih peringkat pertama dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. Ia hanya mengharapkan pemerintahan dapat berjalan baik dan transparan.
Kepada para pejabat Pemprov DKI dan unit SKPD, ia mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan segera menyelesaikan permasalahan ini. Menurutnya, sebagian besar persoalan di Jakarta menyangkut angka-angka dan melibatkan rakyat banyak.
"Makanya, kami sangat serius. Infrastruktur kita banyak, kalau dibantu dengan pelayanan yang baik, akan semakin baik. Saya harap, melalui rakor ini, kita wujudkan Jakarta Baru," kata Basuki. (Kurnia Sari Aziza/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
