Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pengamat transportasi Darmaningtyas menilai, satu tahun kepemimpinan Jokowi-Basuki belum membawa perubahan signifikan bagi kemacetan. Bahkan, ia menilai seluruh programnya dalam mengentaskan kemacetan di DKI Jakarta jalan di tempat.
Wajah transportasi Jakarta tak ubahnya ketika kepemimpinan sebelumnya meraja di Jakarta ini. Tetap bobrok, berpolusi, ugal-ugalan, dan lainnya. "Satu tahun, Jokowi hanya bisa menuntaskan di Tanah Abang dan Pasar Minggu saja. Harusnya bisa lebih dari itu," ujar Darmaningtyas, Senin (14/10).
Soal pengadaan ribuan bus transjakarta dan bus sedang, Darmaningtyas mengaku heran dengan langkah Jokowi memilih menunggu prosedur birokrasi yang ada. Seharusnya Jokowi tinggal merevisi Pergub tentang Transjakarta Nomor 173.
Dengan demikian, Pemprov DKI dapat menghemat waktu dalam mengadakan bus transjakarta tanpa melalui tender. Toh, manuver ini sesuai dengan karakter Jokowi yang tidak mau dipusingkan oleh prosedur.
Sedangkan soal penerapan ERP, ganjil-genap, serta peningkatan pajak kendaraan bermotor di Jakarta, Darmaningtyas juga heran apa kendala program itu sehingga lamban terlaksana. Dia pun berharap Jokowi-Basuki kerja cepat membenahi keruwetan lalu lintas Jakarta dengan langkah-langkah komprehensif tersebut.
Upaya Jokowi mengurai kemacetan
Saat kampanye, Jokowi-Basuki berjanji menambah kuantitas sekaligus kualitas transportasi Ibu Kota agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan kota. Setahun menjabat, upaya yang dilakukan belum ada yang nyata, masih sebatas program perencanaan, atau dalam proses.
Setidaknya ada empat program utama dan tiga program turunan demi menuntaskan kemacetan. Pertama, pengadaan 3.000 bus sedang. Kedua, pengadaan 1.000 bus transjakarta. Ketiga, pembangunan mass rapid transit (MRT). Keempat, pembangunan monorel. Adapun program turunannya yakni penerapan ganjil-genap, electronic road pricing, dan meningkatkan pajak kendaraan.
Mengapa pengadaan 3.000 bus sedang serta 1.000 bus transjakarta belum juga dilaksanakan? Selama ini, proses itu terlalu lama terhambat di DPRD DKI Jakarta. Namun, Jokowi memastikan, sejumlah bus tersebut akan datang secara bertahap pada Desember 2013 hingga 2014 mendatang.
Adapun MRT, groundbreaking telah dilaksanakanpada 10 Oktober 2013 lalu. Sayangnya, warga DKI baru akan bisa menikmatinya pada tahun 2018. Selama itu, pengendara yang melintas mulai dari Sudirman-Thamrin-Sisimangaraja-Fatmawati-Lebak Bulus mau tidak mau harap bersabar akibat kemacetan yng diakibatkan oleh pembangunan transportasi pengangkut 1.200 penumpang dalam satu kali perjalanan tersebut.
Sementara monorel baru akan diresmikan pembangunan pertamanya pada 16 Oktober 2013 yang akan datang. Hanya saja, pembangunan monorel memakan waktu lebih cepat dari MRT, yakni tiga tahun saja, itu pun jika prosesnya lancar.
Setelah pengadaan bus dan di sela-sela pembangunan MRT dan monorel, Jokowi mewacanakan penerapan tiga program turunan, yakni ERP atau jalan berbayar, ganjil-genap, dan meningkatkan pajak bagi kendaraan bermotor. Jokowi-Basuki belum memastikan apakah akan menerapkan tiga program ini secara bersama-sama atau berurutan. (Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News