Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorog Australia untuk berinvestasi di Indonesia melalui skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) dalam 10 Bali Baru.
Hal itu mengingat, Indonesia merupakan pasar ekspor Australia, di mana Sepanjang 2017, total perdagangan barang dan jasa dua arah Australia dengan Indonesia mencapai 16,4 miliar dollar Australia.
Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ke-13 bagi Australia. Total ekspor dari Indonesia ke Australia pun per Januari-Mei 2018 mencapai US$ 1.163,5 juta, sementara total impor Indonesia dari Australia sebesar US$ 2.351,6 juta.
"Melalui perjanjian kemitraan, saya berharap IA-CEPA dapat meningkatkan daya saing dan investasi pada sektor prioritas pariwisata terutama pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia, karena saya yakin potensi pariwisata Indonesia sangat besar dan dapat menarik investor Australia untuk berinvestasi,” jelas Bambang saat menghadiri konferensi Biennial Australia Indonesia Business Council (AIBC), di Gold Coast, Australia, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (12/11).
Adapun saat ini sektor utama perekonomian, Pemerintah Indonesia menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, yaitu: (1) Tanjung Lesung, (2) Tanjung Kelayang, (3) Mandalika, (4) Morotai, (5) Danau Toba, (6) Kepulauan Seribu, (7) Borobudur, (8) Bromo, Tengger, dan Semeru, (9) Labuan Bajo, serta (10) Wakatobi.
Ada pun, empat pertama berfungsi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, sementara enam terakhir berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Pun pemerintah menyadari untuk membangun 10 destinasi pariwisata tersebut tentu membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas serta menuntut investasi yang besar pula.
Asal tahu saja, tren investasi sektor pariwisata di Indonesia tumbuh secara konsisten selama lima tahun terakhir. Nilai realisasi investasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas mencapai 46,7% dari total investasi sektor pariwisata pada 2012-2017.
Tapi, kata Bambang, sebagian besar realisasi masih terjadi di Jakarta. Untuk itu, penting bagi kami untuk meningkatkan aliran investasi pada destinasi pariwisata prioritas lainnya.
"Kebijakan pemerintah yang dapat mendorong iklim investasi juga sudah diperbaiki yakni Layanan Izin Investasi 3 Jam, Layanan Perizinan Terpadu, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi, dan Layanan Jalur Hijau," tambah dia.
Sekadar tahu saja, anggaran pemerintah hanya dapat memenuhi 41,3% dari total kebutuhan infrastruktur atau sebesar US$ 148,2 miliar, sementara sisanya diharapkan dapat dipenuhi 22,2% oleh BUMN atau sebesar US$ 79,8 miliar dan 36,5% oleh Sektor Swasta atau sebesar US$ 131,1 miliar.
Adapun dalam Konferensi Biennial AIBC ini, Menteri Bambang juga mengikuti One-on-One Meetings dengan beberapa pemangku kepentingan dan investor potensial di sektor pariwisata dari Australia, di antaranya: National President AIBC Phil Turtle, CEO Asian Renewable Energy Hub Andrew Dickson dan Alex Hewitt, Director Wyndham Gary Croker, Director Dragoman Chloe Martinez, Managing Director BHMA Hotels Kent Davidson, Partner PwC’s Asia Practice Andrew Parker, Chairman EMR Capital Owen Hegarty, Vice President Asia Cohen Group Allison McGuigan, University of Melbourne Prof. Colin Duffiled dan Dr. Felix Hui, serta CEO Asialink Penny Burtt.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
