Reporter: Adinda Ade Mustami, Grace Olivia | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemilihan umum 2019 telah dilaksanakan meski saat ini penghitungan suara masih berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan hitung cepat, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin untuk sementara memenangkan hasil pemilihan umum. Pasangan nomor urut 01 ini memiliki kans besar untuk memimpin pemerintahan periode 2019-2024.
Lantas, ini akan menjadi periode kedua bagi Presiden Jokowi memimpin. Meski begitu, pekerjaan rumah perekonomian masih banyak yang menunggu.
Ekonom meminta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 untuk tetap menjalankan reformasi struktural bahkan lebih masif dari yang telah dilakukan selama ini. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, pemerintah masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5,5%-6%. Caranya dengan mengisi industri menengah atau bahan baku yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia. "Kita impor bahan baku dan bahan mentah sekitar 80%," kata David kepada Kontan.co.id. Hal ini juga dilakukan, untuk menekan defisit transaksi berjalan alias currenct account deficit (CAD).
Dari sisi inflasi, pemerintah juga diminta agar terus menjaga stabilitas harga. Selama ini, pemerintah dinilai David telah berhasil menjalankan hal itu. Untuk stabilitas nilai tukar rupiah, David meminta pemerintah untuk menstabilkan ketergantungan terhadap aliran dana portofolio. Sebab, 40% obligasi pemerintah selama ini masih dimiliki asing.
"Dan ketergantungan portofolio lebih seimbang dengan mendorong investasi asing langsung melalui reformasi struktural," tambah dia.
Jika CAD bisa lebih ditekan maka nilai tukar rupiah juga akan lebih stabil. Selain itu, peluang suku bunga acuan yang lebih rendah juga semakin terbuka lebar.
Terakhir, David meminta pemerintah agar membuat tarif pajak korporasi dalam negeri lebih kompetitif melalui pemangkasan tarif. Hal ini memang akan membuat penerimaan pajak dalam negeri berkurang. "Tapi ekonomi ke depan lebih kuat," tandas David.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah utama di bidang perekonomian yang mesti menjadi prioritas Jokowi-Amin untuk jangka pendek.
Pertama, soal perpajakan. Pemerintah mesti mengungkit rasio pajak lebih tinggi untuk menambah penerimaan negara. Tahun lalu, rasio pajak memang naik sedikit dari sebelumnya menjadi 11,5%. “Tapi, pencapaian tax ratio tersebut juga masih jauh dari target dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 15,2%. Itu juga tercermin dari shortfall pajak yang masih terjadi,” kata Eko.
Hal kedua yang dinilai mendesak oleh Indef perbaikan neraca transaksi berjalan yang masih terus mencatatkan defisit. Tahun ini, laju impor memang mulai terlihat menurun. Namun Eko mengatakan, upaya itu harus terus berlanjut secara konsisten, terutama impor barang konsumsi.
Ketiga, Eko menuturkan, pemerintah mesti mampu menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Menurut Eko, tren inflasi saat ini terbilang sangat rendah. Maret lalu, inflasi secara tahunan tercatat 2,48% year-on-year (yoy).
"Tapi, inflasi rendah itu tidak cukup mengangkat daya beli yang masih stagnan di kisaran 5%. Sangat mungkin inflasi rendah saat ini disertai dengan penurunan daya beli,” ungkapnya.
Apalagi, gelontoran dana bantuan sosial tak mungkin terus mekar seperti tahun ini ke depannya. Lantas, diperlukan strategi lain untuk mempertahankan daya beli dan konsumsi domestik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
