Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Kasus korupsi di Indonesia masih banyak. Bahkan, belakangan ini KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Apakah Indonesia termasuk dengan dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia.
KPK mengumumkan penetapan dua tersangka baru dari pengembangan kegiatan operasi tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.
Kedua tersangka tersebut yaitu YSP Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu dan WRS selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 26 Januari s.d 14 Februari 2024 di Rutan KPK.
Sebelumnya KPK juga telah menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, yaitu EAR Bupati Labuhan Batu; RSR Anggota DPRD Kab. Labuhan Batu; serta ES dan FS selaku pihak swasta.
Meski jumlah kasus korupsi di Indonesia masih banyak, tapi Indonesia bukan termasuk negara dengan korupsi tertinggi di Indonesia. Hal itu berdasarkan Transparency International merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) 2023.
Diberitakan Kompas.com, Transparency International merilis hasil IPK atau CPI 2023, Selasa (30/1/2024). Indeks Persepsi Korupsi adalah metode pengukuran yang menunjukkan tindak korupsi di seluruh dunia.
Sebanyak 180 negara tercatat dalam penilaian tersebut. Masing-masing negara dinilai berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik, termasuk faktor kemudahan berbisnis, politik, atau hukum. Hasil penilaian dihitung dengan skala 0-100, yang artinya peringkat 0 menunjukkan paling korup, sedangkan 100 menunjukkan sangat bersih dari tindakan korup.
25 negara paling korup di dunia 2023
Mengacu pada laporan Transparency International, berikut negara paling korup di dunia pada 2023:
- Somalia: skor 11
- Venezuela: skor 13
- Syria: skor 13
- Sudan Selatan: skor 13
- Yaman: skor 16
- Korea Selatan: skor 17
- Nikaragua: skor 17
- Haiti: skor 17
- Guinea Khatulistiwa: skor 17
- Turkmenistan: skor 18
- Libya: skor: 18
- Tajikistan: skor 20
- Sudan: skor 20
- Myanmar: skor 20
- Republik Demokratik Kongo: skor 20
- Komoro: skor 20
- Chad: skor 20
- Burundi: skor 20
- Afghanistan: skor 20
- Eritrea: skor 21
- Guinea-Bissau: skor 22
- Kongo: skor 22
- Kamboja: skor 22
- Irak: skor 23
- Honduras: 23.
Baca Juga: Duh, Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Peringkat Indonesia Turun
Negara paling bersih dari doa
Sementara itu, negara paling bersih dari korupsi pada 2023 adalah Denmark. Indeks Persepsi Korupsi Denmark mencapai nilai tertinggi, yakni 90 dari 100.
Di jajaran negara-negara Asia Tenggara, Singapura menjadi satu-satunya negara paling tidak korup, yang menduduki peringat kelima terbersih dari korupsi di dunia.
Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Mengacu pada Transparency International, nilai atau skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 34 dari 100. Skor tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang ditakar kadar korupsinya. Jika dibandingkan pada 2022, skor tersebut tidak mengalami perubahan.
Namun, secara peringkat, Indonesia turun 5 peringkat, dari 110 menjadi 115. Capaian skor IPK Indonesia tercatat paling cemerlang adalah 40 pada 2019 lalu. Setelah itu, skor korupsi Indonesia terjun bebas menjadi 34 pada 2022 dan 2023.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko mengatakan, turunnya ranking Indonesia di jajaran negara paling korup di dunia menandakan bahwa demokrasi di Tanah Air berjalan mundur.
"Langkah mundur ini serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM. Padahal, tanpa penegakan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM tidak akan diraih," jelas dia, dilansir dari rilis resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (30/12024).
Di sisi lain, stagnasi skor CPI Indonesia pada 2023 menunjukkan praktik pemberantasan korupsi cenderung berjalan lambat, bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan dari para pemangku kepentingan.
Hal itu semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan UU MK, dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan. Capaian skor indeks korupsi Indonesia juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade mengalami kegagalan dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News