Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia memproyeksi sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di kota-kota besar dan kecil pada tahun 2045.
Artinya, urbanisasi di Indonesia akan terus meningkat dari saat ini hanya setara 56% menjadi 70% dari total populasi secara keseluruhan pada tahun peringatan seratus tahun negara tersebut.
Baca Juga: Kebutuhan pendanaan infrastruktur hingga tahun 2024 mencapai Rp 6.445 triliun
Namun, laporan riset Bank Dunia bertajuk “Time To ACT: Realizing Indonesia’s Urban Potential” yang diluncurkan hari ini, Kamis (3/10), menunjukkan, laju urbanisasi Indonesia belum diimbangi dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan yang sama cepatnya.
Berdasarkan laporan tersebut, Country Director World Bank for Indonesia and Timor-Leste Rodrigo Chaves mengatakan, untuk setiap kenaikan 1% dalam tingkat urbanisasi, peningkatan pendapatan per kapita Indonesia kalah besar dengan negara-negara berkembang lain di Asia Timur dan Pasifik.
“Meskipun sudah lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, Indonesia tetap menjadi negara berpenghasilan menengah bawah,” ujar Rodrigo, Kamis (3/10).
Baca Juga: Bisnis kuliner mau ekspansi, manfaatkan hasil survei Nielsen ini
Setiap kenaikan 1% urbanisasi di Indonesia hanya mampu mengungkit 1,4% PDB per kapita. Daya ungkit tersebut jauh lebih kecil dibandingkan China yang setiap 1% kenaikan urbanisasinya mampu mengerek PDB per kapita hingga 3%.
Sementara, kenaikan 1% urbanisasi di kawasan Asia Pasifik dan Timur secara rata-rata mampu menaikkan PDB per kapita sebesar 2,7%.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui, urbanisasi di Indonesia masih kerap dianggap sebagai beban ketimbang sebagai aset yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Minimnya ketersediaan infrastruktur dan layanan dasar di berbagai area urban di Indonesia menjadi penyebabnya,” kata Bambang dalam kesempatan yang sama.
Baca Juga: Calon ibu kota negara baru berada di zona rendah ancaman bencana
Oleh karena itu, upaya mendorong urbanisasi harus dilakukan secara hati-hati dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi isu-isu urbanisasi secepat mungkin. Sebut saja persoalan kebutuhan air bersih dan sanitasi, serta pemerataan ketersediaan rumah tinggal.
Selain itu, Bambang mengatakan, pemerintah saat ini juga dalam upaya membangun area metropolitan di luar Pulau Jawa. Hal ini untuk mendorong aktivitas perekonomian dan dampaknya merata pada wilayah-wilayah lainnya di Indonesia dan menjadi mesin pendorong pertumbuhan daerah tersebut.
“Prioritas kami untuk kawasan metropolitan baru yaitu Palembang di Sumatra, Denpasar di Bali, Banjarmasin di Kalimantan, dan Makassar di Sulawesi,” kata Bambang.
Tambah lagi, Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan penting untuk merealokasi ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ini diharapkan dapat menginisiasi integrasi pembangunan di Jawa dengan pulau-pulau besar lainnya, terutama Kalimantan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
