Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Mengalir dukungan untuk Korupsi Pemberantasan Korupsi. Setelah pimpinan dan mantan petingginya dilaporkan polisi di tengah dugaan kriminalisasi KPK, kini para pegawai lembaga antirasuah ini juga menerima teror.
Dengan tekanan terhadap KPK, banyak pihak khawatir, KPK tak kondusif menjalankan tugasnya. Banyak pihak buka suara, mulai dari Purnawirawan TNI, Putri Presiden RI hingga Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia.
Mantan Panglima TNI, Endriartono Sutarto mengatakan bahwa meski telah terjadi ancaman, KPK tidak boleh tidak harus melaksanakan tugasnya secara maksimal. "Penyidik tidak boleh takut terancam karena ujung tombaknya adalah penyidik" ujar Endriantoro yang mendatangi Gedung KPK, Kamis (12/2).
Dia melihat, perselisihan KPK dan Polri saat ini lebih berat dan kompleks ketimbang pengalaman cicak vs buaya. Tetapi, Endriartono bilang, TNI tidak perlu masuk dalam wilayah ini, kecuali mendapat perintah menjaga keamanan. “Ini institusi antara KPK dan Polri yang harus bisa diselesaikan secara baik tanpa melalui kekerasan. Tanpa harus melanggar ketentuan dan aturan hukum" sebut Endriartono.
Putri Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid pun mendatangi KPK untuk memberi dukungan moral atas tekanan yang dirasakan. "Tadi bertemu dengan para pimpinan, dan lihat perkembangan terakhir bahwa kondisi saat ini tidak sehat," ucap Yenny Wahid. Dia yakin, pihak yang menunggangi tekanan pada KPK bukan dari pihak kepolisian dan diharapkan berhenti mengacaukan suasana.
Sebelumnya, santer terdengar bahwa salah seorang anggota keluarga pegawai KPK mendapat intimidasi dari dua orang yang memiliki senjata api pada malam hari. Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi mengatakan, rangkaian aksi teror dan ancaman belakangan ini lebih serius ketimbang yang biasa dialami pegawai KPK selama ini.
Wakil Ketua Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto kemarin (11/2) menyatakan, KPK menghadapi ancaman sangat serius dalam tahap eskalatif yang menyangkut nyawa. Karena sudah sangat seriusnya, KPK juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Wakapolri dan Presiden. Selain itu, KPK berkomunikasi dengan Komnas HAM.
Nurcholis, Komisioner Komnas HAM memang menerima laporan adanya dugaan intimidasi dari jajaran pimpinan KPK, dan laporan ini diterima dari dua orang yang tak disebutkan. "Akan tetapi kami masih koordinasi untuk pertemuan dan pemeriksaan saksi besok" kata Nurcholis di Gedung Komnas HAM.
Dia berharap, konflik bisa diselesaikan sehingga tidak meresahkan warga negara. "Jangan sampai ada korban, dan kalau tidak salah Presiden mengeluarkan pernyataan jaminan bagi KPK dan Polri untuk menjalankan tugas masing-masing Mengenai Bagainana Implementasi di lapangan, itu yg dibutuhkan rekan-rekan di KPK" ucap Nurcholis.
Dia juga berharap, Presiden Jokowi yang seharusnya mengambil tindakan tegas. Karena bagaimanapun, dua lembaga penegak hukum ini berada di bawah wewenang kepala pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
