Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah punya nafsu besar dalam menggeber pembangunan tol selama lima tahun ini. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan pendanaan.
Berdasarkan rencana pengembangan tol yang tertuang dalam Indonesia Road Development Plan 2015- 2019, anggaran yang diperlukan untuk menggeber pembangunan tol selama lima tahun mencapai Rp 733 triliun. Tapi dari jumlah kebutuhan tersebut, pemerintah hanya mampu membiayai 37% dari total pembiayaan atau sekitar Rp 268 triliun.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, untuk menutup kekurangan anggaran tersebut pemerintah harus putar otak. "Ditutup dengan anggaran pemerintah daerah, BUMN, swasta melalui skema kerjasama pemerintah swasta dan pembiayaan infrastruktur non APBN," katanya dalam sebuah pernyataan yang diterima Kontan, Kamis (23/3).
Basuki mengatakan, agar dana, khususnya dari swasta bisa masuk, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Untuk pengadaan tanah misalnya, pemerintah sudah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara untuk membantu manajemen dan pembiayaan pengadaan tanah.
"Kami juga sudah terbitkan serangkaian peraturan untuk menumbuhkan iklim investasi, seperti dukungan pemerintah, jaminan pemerintah dan lain sebagainya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
