kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.416.000   13.000   0,54%
  • USD/IDR 16.716   -9,00   -0,05%
  • IDX 8.701   43,74   0,51%
  • KOMPAS100 1.192   9,86   0,83%
  • LQ45 857   8,90   1,05%
  • ISSI 313   3,67   1,19%
  • IDX30 441   3,08   0,70%
  • IDXHIDIV20 510   2,90   0,57%
  • IDX80 134   1,32   1,00%
  • IDXV30 140   0,58   0,42%
  • IDXQ30 140   0,80   0,58%

Bangun Huntara untuk Korban Banjir, Pembangunan Kampung Haji Bisa Ditunda


Rabu, 10 Desember 2025 / 21:02 WIB
Bangun Huntara untuk Korban Banjir, Pembangunan Kampung Haji Bisa Ditunda
ILUSTRASI. Pemerintah menghitung perbaikan infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh membutuhkan anggaran setidaknya Rp 50 triliun.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menghitung perbaikan infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh membutuhkan anggaran setidaknya Rp 50 triliun. 

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai anggaran tersebut bisa diambil dari alokasi pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. 

Menurut Nailul, penundaan pembangunan kampung haji bisa menjadi opsi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak. 

"Dana tersebut juga masih terkait dengan anggaran fisik, dimana untuk mengembalikan aktivitas ekonomi jauh lebih besar," kata Nailul pada Kontan.co.id, Rabu (10/12/2025). 

Baca Juga: Banjir Rusak Ribuan Hektare Sawah di Sumatra, Kemenkeu: Anggaran Tersedia

Nailul mengatakan, kondisi banjir ini membuat aktivitas ekonomi tersendat, termasuk aktivitas perdagangan. Untuk itu, anggaran penanganan pasca bencana yang dibutuhkan diprediksi jauh lebih besar, karena pemerintah perlu memberikan bantuan modal usaha bagi sektor bisnis yang terdampak. 

"Termasuk mengembalikan produktivitas lahan pertanian yang terdampak, dan suplai kebutuhan bahan baku seperti pupuk benih. Itu keperluan anggaran akan lebih besar," ujar Nailul. 

Menurut Nailul, pemerintah memiliki kesiapan fiskal yang kuat untuk mengeluarkan anggaran pasca bencana ini. 

Selain penundaan pembangunan kampung haji, pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran dari program prioritas untuk penanganan pasca bencana di Aceh. 

Misalnya, sisa anggaran dari program Makan Bergizi Gratis hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).  "Dari sana sebenarnya bisa untuk dana rehabilitasi," ujar Nailul. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkirakan, kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pasca bencana di Sumatra-Aceh mencapai lebih dari Rp 50 triliun.

"Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp 50 triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," ujar AHY di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Baca Juga: Polri dan Kejagung Usut Dugaan Pembalakan Liar di Balik Banjir Besar Sumatra

AHY menjelaskan, angka perkiraan tersebut merupakan hitungan untuk tahap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, tahapan ini akan di mulai setelah masa tanggap darurat bencana selesai, yang saat ini diperpanjang 14 hari lagi. 

Ia menekankan pentingnya menghitung kebutuhan anggaran perbaikan ini sejak dini. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir, longsor, dan bencana alam lainnya, tidak sedikit.

"Di sinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Jadi tentunya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kami semua disuruh menghitung, disuruh mempersiapkan dengan baik," kata AHY.

Selanjutnya: Perkuat Peran di Pasar Modal, Praktisi Investor Relations Dirikan AIIR

Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (11/12), Hujan Sangat Lebat di Provinsi Berikut

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×