/2017/07/11/1278655943.jpg "Banggar DPR Sentil Menkeu Purbaya, Banyak Typo Angka di RAPBN 2027")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyentil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait banyaknya kesalahan penulisan angka serta indikator yang belum tercantum dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang dipaparkan di DPR.
Kekeliruan tersebut antara lain menyangkut target pertumbuhan ekonomi dan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perbedaan angka pertumbuhan ekonomi terlihat antara pidato Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan RAPBN 2027 dan Nota Keuangan pada Jumat (14/8/2026) dengan angka yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Baca Juga: Target Lapangan Kerja 2027 Dinilai Butuh Investasi hingga Rp 2.440 Triliun
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%. Namun, angka yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN justru sebesar 5,9%.
Perbedaan serupa juga ditemukan pada anggaran program MBG. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan pagu MBG 2027 sebesar Rp 240 triliun, sesuai dengan angka dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN.
Namun, angka berbeda justru muncul dalam lampiran Buku III Narasi Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 2027. Dalam dokumen tersebut, pagu MBG tercatat mencapai Rp480 triliun atau dua kali lipat dari angka yang disampaikan pemerintah.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah pun menyoroti berulangnya perbedaan angka tersebut. Menurutnya, kesalahan semacam ini tidak semestinya terus muncul dalam dokumen anggaran negara.
"Ini terlalu sering Pak Menteri, antara yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan di buku, kadang-kadang ada typo memang. Bapak Presiden menyampaikan (pertumbuhan ekonomi) 6%, di nota yang kami terima, 5,9%. Memang banyak. MBG Rp 480 triliun padahal sebenarnya Rp240 triliun lampirannya. Memang banyak typo-typo," ujar Said dalam rapat kerja di DPR, Kamis (27/8/2026).
Tak berhenti pada perbedaan angka, Banggar DPR juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang sebelumnya telah disepakati pemerintah dan DPR, tetapi belum tercantum dalam dokumen RAPBN 2027.
Anggota Banggar DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mencontohkan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Baca Juga: Kemnaker Jelaskan Data PHK 43.805 Pekerja hingga Juli 2026
Dolfie mengatakan, pemerintah dan DPR sebelumnya telah sepakat mengembalikan ukuran kesejahteraan petani dan nelayan ke dalam indikator NTP dan NTN. Namun, kedua indikator tersebut belum muncul dalam dokumen RAPBN 2027.
Selain itu, Dolfie juga mempertanyakan belum dicantumkannya target kemiskinan ekstrem dan penciptaan lapangan kerja baru.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya memastikan sejumlah indikator yang belum tercantum akan diperbaiki dan dimasukkan dalam proses pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR.
Pemerintah menargetkan NTP pada 2027 berada di kisaran 126-128, sedangkan NTN ditargetkan sebesar 106-110. Adapun tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%.
Sementara itu, pemerintah memasang target penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta pada 2027.
"Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini, karena memang diskusi ini untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga," ujar Purbaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
