Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) teken Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
Perpres itu merupakan bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 397 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Perpres 91/2015 menyebutkan, DPOD dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Adapun tugas DPOD adalah memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai sejumlah rancangan kebijakan.
Kebijakan itu antara lain terkait penataan daerah, dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
Mengutip dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab), susunan keanggotaan DPOD terdiri atas Wakil Presiden selaku Ketua merangkap anggota, Menteri Dalam Negeri selaku sekretaris merangkap anggota, Menteri Keuangan selaku wakil sekretaris merangkap anggota, para menteri terkait sebagai anggota dan perwakilan kepala daerah sebagai anggota.
Perwakilan kepala daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas: seorang gubernur , seorang bupati, dan seorang walikota.
Gubernur yang dimaksud adalah yang menjabat sebagai ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi.
Bupati juga yang menjabat sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan walikota yang dimaksud adalah yang menjabat sebagai ketua Asosiasi yang sah dan diakui pemerintah pusat.
“Susunan keanggotaan DPOD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan presiden,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres Nomor 91 Tahun 2015 itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
