Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI telah menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023.
Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir menyebut pemerintah telah menetapkan pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,3% hingga 5,9% secara year on year (yoy).
Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang disetujui oleh pemerintah adalah Inflasi berkisar 2% hingga 4%, Nilai Tukar Rupiah Rp 14.300-Rp 14.800 serta Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun disepakati 7,34% - 9,16%.\
Sementara itu, dari target pembangunan yang disetujui oleh pemerintah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3% hingga 6%, Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5% hingga 8,5%, Gini Rasio (Indeks) berkisar 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disetujui berkisar 73,31 hingga 73,49.
Baca Juga: Tahun Depan Pemerintah Diminta Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan sekitar 105 hingga 107. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berkisar 107 hingga 108.
“Tidak ada perubahan sesuai usul pemerintah. Untuk itu saya ketuk,” kata Kahar dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah, Rabu (8/6) kemarin.
Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 akan menjadi landasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 untuk memperkirakan pendapatan negara, desain kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan sektor-sektor produksi sehingga memiliki nilai tambah ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan optimisme bahwa momentum pemulihan ekonomi akan tetap berjalan. Stabilitas harga juga akan terus dijaga dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Namun, di sisi lain pemerintah juga menyadari masih tingginya risiko dan ketidakpastian ke depan.
Baca Juga: Sri Mulyani: Defisit APBN 2023 Ditekan ke 2,61%-2,90%, Utang Terkendali
Untuk itu, pemerintah akan terus memantau dan melakukan asesmen atas perkembangan berbagai indikator perekonomian untuk memastikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2023 semakin realistis.
“Kami berterimakasih kepada Komisi XI DPR RI yang telah menyepakati range yang sudah ditetapkan dalam dokumen KEM PPKF 2023, dan ini akan menjadi bekal kami untuk menetapkan titik nanti pada saat menyusun RAPBN 2023,” ujar Bendahara Negara tersebut.
APBN tahun 2023 juga diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sebagai shock absorder untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi, namun di saat yang sama juga dipastikan agar tetap sehat dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
