kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

Asosiasi Pekerja Minta Presiden Sertakan Kebijakan Pro-Buruh dalam Nota Keuangan 2025


Rabu, 13 Agustus 2025 / 17:50 WIB
Asosiasi Pekerja Minta Presiden Sertakan Kebijakan Pro-Buruh dalam Nota Keuangan 2025
ILUSTRASI. Sejumlah buruh membentangkan syal usai pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materi UU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/app/rwa.


Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus 2025 untuk menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pekerja dan buruh.

Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menyebut, pidato tersebut tidak boleh sekadar memuat deretan indikator ekonomi makro, tetapi juga kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan buruh. 

“Kesejahteraan pekerja/buruh bukan sekadar isu moral, melainkan pondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ungkap Mirah dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Baca Juga: Jelang Nota Keuangan, Ekonom Prediksi Prabowo Tekankan Rasio Pajak& Program Prioritas

ASPIRASI merinci tujuh poin yang diharapkan dapat menjadi prioritas pemerintah. Pertama, perlindungan daya beli melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi.

Kedua, kebijakan pengupahan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), alih-alih hanya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Ketiga, penciptaan lapangan kerja berkualitas. Secara khusus terkait ini, Mirah bilang perlu ada pembatasan terhadap praktik outsourcing dan kontrak jangka pendek.

Keempat, penguatan jaminan sosial dengan peningkatan layanan BPJS dan subsidi iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah. 

Baca Juga: Jelang Nota Keuangan, Banggar DPR RI Sebut Postur RAPBN 2026 Sangat Menantang

Kelima, perlindungan bagi pekerja migran dan sektor informal. Kemudian keenam, pelibatan aktif serikat pekerja dalam perumusan kebijakan strategis ketenagakerjaan. 

Terakhir, terkait penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri untuk mengatasi ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan pasar kerja. “Banyak lulusan SMK/sederajat maupun universitas yang tidak terserap industri karena kompetensi mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja,” katanya.

Mirah menilai, setidaknya tujuh poin tersebut perlu tercermin dalam pidato Nota Keuangan dan menjadi bagian dari kebijakan ekonomi serta ketenagakerjaan pemerintah.

“Ini sangat penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada jutaan pekerja/buruh yang menjadi penggerak ekonomi nasional,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU

[X]
×