kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.947.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.843   41,00   0,24%
  • IDX 8.265   -25,61   -0,31%
  • KOMPAS100 1.168   -3,76   -0,32%
  • LQ45 839   -2,54   -0,30%
  • ISSI 296   -0,31   -0,10%
  • IDX30 436   -0,20   -0,04%
  • IDXHIDIV20 521   0,94   0,18%
  • IDX80 131   -0,34   -0,26%
  • IDXV30 143   0,44   0,31%
  • IDXQ30 141   0,17   0,12%

Asosiasi Hilir Plastik Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan BMAD dan BMTP


Selasa, 20 Januari 2026 / 15:14 WIB
Diperbarui Selasa, 20 Januari 2026 / 17:52 WIB
Asosiasi Hilir Plastik Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan BMAD dan BMTP
ILUSTRASI. Produk Kemasan plastik (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

Namun ia mengingatkan bahwa setelah tiga tahun kebijakan berjalan, peningkatan kapasitas dan diversifikasi produk industri hulu belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan industri hilir.

"Kami mendukung industri dalam negeri. Namun selama bahan baku tertentu belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai kebutuhan industri, kami masih membutuhkan pasokan impor. Ketika industri hulu sudah mampu memproduksi, tentu kami akan sepenuhnya mendukung," ujar Harry. 

Hal senada disampaikan oleh Perwakilan Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (APHINDO), Henry Chavelier, menyoroti adanya ketidakselarasan antara kebijakan perlindungan industri dan realisasi penguatan kapasitas produksi domestik. 

Ia mengingatkan bahwa rencana pengembangan kapasitas industri petrokimia nasional, termasuk proyek perluasan kapasitas besar seperti CAP2, telah disampaikan sejak 2009, namun hingga kini belum terealisasi secara konkret. 

Baca Juga: Ekspor CPO Maksimal 1 Juta Ton per Tahun Bakal Bebas Bea Masuk ke Eropa

Di sisi lain, kebijakan perdagangan justru terus menaikkan bea masuk impor bahan baku, dari 5% menjadi 10% hingga 15%. 

Kondisi ini membuat industri hilir tertekan, karena pasokan dalam negeri belum bertambah sementara bahan baku impor semakin mahal. 

Menurutnya, kebijakan perlindungan seharusnya berjalan seiring dengan kesiapan pasokan domestik, bukan diterapkan ketika industri hulu belum siap memenuhi kebutuhan nasional.

Gabungan asosiasi industri plastik hilir berharap pemerintah menunda atau tidak menetapkan BMAD atas PP serta BMTP atas LLDPE hingga pasokan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan industri hilir secara signifikan. 

Asosiasi juga mendorong kebijakan berbasis data supply–demand, penguatan daya saing industri hulu melalui insentif terukur, serta penguatan mediasi antara industri hulu dan hilir agar perlindungan industri tidak salah sasaran dan tidak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Selanjutnya: Pemerintah Kuasai Mayoritas Kuota Daging Sapi 2026, Ruang Swasta Menyempit

Menarik Dibaca: Hasil Daihatsu Indonesia Masters 2026, 3 Unggulan di Sektor Ganda Bertumbangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Intensive Sales Coaching: Lead Better, Sell More! When (Not) to Invest

[X]
×