Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - Persoalan kemiskinan dan ketimpangan terus bergulir di Indonesia seiring dengan upaya pemerintah untuk menyelesaikannya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memaparkan salah satu penyebab mendadak terjadinya ketimpangan adalah sentralisasi aset produktif pada kalangan tertentu.
Padahal, menurut Bambang, kepemilikan aset dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam mengurangi ketimpangan. Tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi bawah tidak dapat keluar dari kemiskinan serta tidak dapat meningkatkan pendapatannya.
"Tanpa aset yang memadai, keluarga rentan tidak dapat berinvestasi yang cukup untuk masa depan anak-anak mereka. Hal tersebut akan berulang terus menerus menjadi suatu siklus dan menjadi lingkaran setan atau vicious circle," terang Bambang dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2017, di The Westin, Rabu (9/8).
Dalam menangani ketimpangan yang kian kompleks, Bambang berpendapat pendekatan one size fits all tidak lagi relevan untuk diterapkan, sehingga penyesuaian pendekatan dan program harus dilakukan.
"Pengembangan kebijakan dan pemanfataan program-program pembangunan berbasis bukti pengetahuan dan riset yang berkualitas akan mendorong tercapainya dampak maksimal usaha penurunan ketimpangan," paparnya.
Saat ini pemerintah fokus untuk mengurangi ketimpangan, baik ketimpangan antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah. Upaya mengurangi ketimpangan tersebut tersebut telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7% - 8% dari angka baseline 11,22%di tahun 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan untuk menurun dari 0.408 di tahun 2015 menjadi 0.36 di tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
