Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi padat karya dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun besaran kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan, adanya suntikan modal ini dirasa bisa menggerakkan cashflow dari masing-masing perusahaan.
"Apabila cashflow dari perusahaan kemudian bisa digelontorkan, itu kan tidak hanya menggerakkan industri. Namun juga menggerakkan ekonomi secara umum lagi. Jadi kami kemudian bisa membayar gaji karyawan dan membayar ke supplier, sehingga semua menikmati dengan adanya suntikan modal itu," ujar Firman kepada Kontan.co.id, Jumat (31/7).
Baca Juga: Soal stimulus kredit modal kerja korporasi Rp 100 triliun, ini kata Apindo
Apabila karyawan berbelanja dengan gaji mereka, maka Firman merasa program ini secara umum juga dapat mendorong daya beli masyarakat dan berpengaruh kepada tingkat konsumsi. Dengan kata lain, program penjaminan ini juga bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi dalam negeri.
Namun, agar asumsi ini bisa tercapai maka pemerintah perlu memastikan bahwa prosedur serta pelaksanaannya tidak akan dipersulit. Pasalnya, apabila regulasinya dipersulit maka realisasinya juga akan sulit terserap oleh para pelaku usaha.
Adapun di dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan bahwa dana ini bisa segera dibelanjakan oleh para pelaku usaha.
"Apabila penjaminan itu ingin cepat menggerakkan roda ekonomi maka itu harus cepat terserap. Untuk itu perusahaan harus segera menerima, jangan sampai persyaratannya dipersulit. Kemudian setelah menerima, pemerintah perlu memastikan dana yang diterima perusahaan itu diserap juga. Jangan sampai dananya mengendap di rekening perusahaan," ujarnya.
Firman menilai, adanya program penjaminan ini kemungkinan besar bisa berpengaruh pada pengurangan tingkat pengangguran. Meskipun belum bisa mengatasi sepenuhnya, tetapi setidaknya penjaminan ini bisa mengurangi sedikit porsi pengangguran di Indonesia.
"Adanya dukungan modal kerja dari pemerintah ini tentunya bisa memberikan sedikit napas atau tenaga untuk perusahaan, sehingga potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu juga bisa diperkecil. Walaupun belum bisa menghentikan, tetapi setidaknya bisa mengurangi," kata Firman.
Baca Juga: Dua skema antisipasi moral hazard program kredit modal kerja korporasi Rp 100 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
