Apindo: Target 3,49 Juta Lapangan Kerja pada 2027 Bisa Tercapai, Ini Syaratnya

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target pemerintah untuk menciptakan hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027 membutuhkan dukungan kuat dari ekspansi dunia usaha dan investasi sektor riil.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target tersebut cukup aspiratif, namun masih terbuka untuk dicapai apabila pertumbuhan ekonomi mampu mendorong aktivitas bisnis dan investasi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, tantangan penciptaan lapangan kerja tidak semata-mata berkaitan dengan mengejar jumlah pekerjaan baru. Pemerintah juga perlu memastikan pekerjaan yang tercipta memiliki kualitas, layak, dan dapat berkelanjutan.

"Target penciptaan 2,57 juta-3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027 merupakan target yang cukup aspiratif, tetapi tetap dapat dicapai apabila pertumbuhan ekonomi benar-benar diterjemahkan menjadi ekspansi kegiatan usaha dan investasi di sektor riil," kata Shinta kepada Kontan, Minggu (30/8/2026).

Menurutnya, Indonesia harus mengantisipasi tambahan sekitar 2 juta hingga 4 juta orang yang masuk ke angkatan kerja setiap tahun. Di sisi lain, struktur ketenagakerjaan nasional saat ini masih didominasi oleh sektor informal.

Kondisi tersebut membuat sektor manufaktur dinilai perlu menjadi salah satu motor utama dalam penciptaan lapangan kerja. Industri pengolahan memiliki efek pengganda yang luas terhadap rantai pasok serta kapasitas yang besar dalam menyediakan pekerjaan formal.

"Dari data yang ada, saat ini sekitar 61% pekerja di industri pengolahan merupakan pekerjaan formal, jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lain," ujarnya.

Shinta mengatakan, penguatan industrialisasi, termasuk pengembangan industri padat karya, menjadi semakin penting jika pemerintah tidak hanya berorientasi pada jumlah lapangan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas pekerjaan.

Selain sektor manufaktur, peluang penciptaan lapangan kerja baru juga berasal dari sektor jasa, akomodasi dan makanan-minuman, ekonomi digital, serta sektor-sektor baru yang tumbuh seiring dengan transformasi hijau.

Meski demikian, pertumbuhan sektor-sektor tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja formal.

"Target penciptaan kerja sebaiknya tidak hanya dilihat dari angka agregat, tetapi juga dari bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Shinta.

Dunia Usaha Butuh Kepastian

Untuk mencapai target penciptaan lapangan kerja pada 2027, Shinta menilai pemerintah perlu menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan untuk melakukan ekspansi.

Menurut dia, dunia usaha masih menghadapi tantangan berupa high-cost economy, mulai dari biaya logistik, energi, pembiayaan, hingga biaya regulasi atau compliance. Beban tersebut turut memengaruhi keputusan perusahaan untuk meningkatkan investasi sekaligus melakukan perekrutan tenaga kerja.

"Yang paling penting adalah menciptakan kondisi agar perusahaan memiliki confident dalam berusaha dan ruang untuk melakukan ekspansi," ujarnya.

Selain tingginya biaya ekonomi, perubahan regulasi ketenagakerjaan dan pengupahan yang cukup sering juga menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan biaya usaha untuk jangka menengah dan panjang.

Karena itu, Apindo mendorong pembenahan sejumlah aspek secara bersamaan. Pertama, pemerintah perlu memberikan kepastian dan konsistensi regulasi, termasuk regulasi ketenagakerjaan yang mampu mendukung daya saing industri sekaligus memperluas lapangan kerja.

Kedua, pemerintah perlu menurunkan biaya ekonomi secara struktural, termasuk biaya logistik, energi, dan pembiayaan.

Ketiga, simplifikasi perizinan serta konsistensi implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Keempat, Shinta mendorong kebijakan yang lebih afirmatif bagi industri padat karya. Sektor tersebut memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja, tetapi pada saat yang sama sangat sensitif terhadap kenaikan biaya produksi.

Dari sisi ketenagakerjaan, kebijakan juga perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas. Shinta menilai peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

"Penguatan pelatihan vokasi, pemagangan, upskilling dan reskilling, serta keterhubungan antara kebutuhan industri dan sistem pendidikan juga menjadi sangat penting," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News