Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
AKARTA. PT Asia Pacific Fiber Tbk (APF) menegaskan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa antara pihaknya dengan PT Wahana Jaya Perkasa. Sebagaimana eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan dalam jawabannya atas sengketa penundaan kewajiban pembayaran utan (PKPU) PT Wisma Karya Prasetya, Rabu (3/7).
Irfan Agashar, kuasa hukum APF menjelaskan semestinya yang berwenang yang mengadili Pengadilan Umum. "Mengingat yang menjadi obyek sengketa perihal permasalahan utang-piutang," katanya.
Selain itu, gugatan yang dilayangkan WKP dengan maksud untuk membatalkan perjanjian Polysindo to WKP loan agreement tanggal 16 November 2006 yang mana dalam klausul perjanjian disebutkan perihal penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase di Singapura.
Sebelumnya, Wahana yang mengklaim selaku pemegang saham WKP, yang dipimpin Marimutu sinivasan melayangkan gugatan perlawanan. Intinya menegaskan tidak memiliki utang kepada APF. Herry Soebagyo, kuasa hukum Wahana menunding utang yang ada merupakan hasil ciptaan. "Perjanjian itu dibuat dengan surat kuasa tidak benar, maka tercipta utang tidak benar," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
