Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah selama tiga bulan ini telah menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2025).
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, pihaknya bersama pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan, agar Presiden terpilih bisa segera berlari kencang menjalankan program-programnya, dan tidak terkendala dengan mekanisme penganggaran.
"Karena itu, postur anggaran telah kami sesuaikan dengan berbagai program strategis dari Presiden Prabowo Subianto kedepan," ujar Said dalam keterangan resminya, Kamis (19/8).
Banggar sepakat dengan Pemerintah untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan fiskal jangka pendek, difokuskan pada: (i) pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan; (ii) kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan stunting; (iii) pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, serta Progam Desa Mandiri, lumbung pangan, dan (iv) pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau.
"Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebagai fokus Pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025," katanya.
Baca Juga: Tok! DPR Setujui UU APBN 2025, Anggaran Belanja Dipatok Rp 3.621,31 Triliun
Selain itu, Said menyebut, langkah tersebut sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti. Oleh karena itu, Banggar dan pemerintah sudah meletakkan Kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025.
Bahkan target pertumbuhan ekonomi yang kita sepakati sebesar 5,2%, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD.
Dirinya berharap, pemerintah bisa segera melepaskan Indonesia dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Menurut Said, hal tersebut penting untuk diingatkan, jangan sampai Indonesia masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun kedepan.
"Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik kedepannya," katanya.
Begitupula target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5%. Disaat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi, Indonesia sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis.
"Tetapi sekali lagi kita ingin mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah kita alami dalam empat bulan berturut-turut, semenjak bulan Mei 2024, dikhawatirkan hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi," imbuh Said.
Oleh karena itu, untuk menjaga laju inflasi agar tidak mengganggu kinerja pemerintah baru nantinya, maka perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesi (BI) untuk menghasilkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur.
Banggar DPR RI juga ingin mengingatkan, bahwa persoalan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat kita tidak berdaya.
Ia menyebut, grafik transaksi kurs Indonesia dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp 16.100 per dolar AS. Said mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level Rp15.900 per dolar AS. Pada akhirnya sepakati pada angka Rp16.000 per dolar AS.
"Kita yakin, dengan kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguatkan investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam akan lebih membuat rupiah semakin kuat," kata Said.
Tidak hanya itu, Banggar dan pemerintah juga perlu terus melihat dampak tingginya suku bunga SBN 10 tahun yang disepakati pada tingkat bunga sebesar 7,0%.
Untuk itu, bersama-sama Banggar dan pemerintah perlu terus mewaspadai suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor riil yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional.
"Bersyukur BI telah menurunkan BI Rate, dari 6,25% menjadi 6%. Kebijakan ini menjadi sinyal positif kedepan kita bisa menurunkan tingkat bunga, termasuk SBN, sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah kedepan bisa lebih rendah," imbuh Said.
Di sisi lain, pihaknya juga akan selalu berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN, atau sebesar Rp. 724,26 triliun, sesuai amanat konstitusi.
Dirinya percaya bahwa pemerintahan baru nantinya, akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pasalnyq, anggaran pendidikan tersbeut dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari Progran Quick Win Presiden terpilih.
Persoalan buruknya kualitas gizi dan masih tingginya angka stunting juga harus menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera.
Oleh karena itu, Banggar DPR RI mengapresiasi kebijakan pemerintah kedepan untuk menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu program unggulannya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil serta menyusui.
"Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak baik saat masih dalam kandungan, balita, dan pada usia sekolah. Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM bangsa ke depan," pungkas Said.
Baca Juga: DPR Merestui Tambahan Anggaran Kementerian PUPR Rp 40,59 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
