Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, tidak masalah jika nantinya pemerintah akan melakukan audit terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO).
Anggota Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan, jika ada LSM yang melanggar ketentuan Undang-Undang (UU), maka dapat ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mencontohkan, pengaturan LSM yang berbadan hukum yayasan telah diatur dalam UU tentang Yayasan. LSM yang berbadan hukum yayasan pun telah mendapat SK pengesahan yayasan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
Lebih lanjut, Dia mengatakan, jika terdapat LSM yang menyebarkan informasi tidak benar, maka lakukan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Rencana pemerintah audit LSM, ICW: Kami diaudit setiap tahun
Namun Dia juga mengingatkan, misalnya terdapat pengaduan konsumen dengan bukti yang ada, maka jangan dilihat itu sebagai pencemaran nama baik. Sebab itu merupakan hak konsumen yang dilindungi UU.
“Jadi sebenarnya dalam konteks pengawasan tadi untuk LSM koridornya sudah ada tinggal itu aja dijalankan,” ujar Sudaryatmo saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (14/11).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana akan melakukan audit terhadap LSM atau NGO.
Audit ini dilakukan karena dinilai terdapat LSM yang menyebarkan informasi tidak benar. Hal itu disampaikan Luhut dalam wawancara yang disiarkan CNN Indonesia TV pada Jumat (12/11).
Sebagai informasi, dalam Pasal 52 UU nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan sebagai berikut :
Pasal 52
(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
(2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
Baca Juga: Pemerintah berencana audit LSM, ini kata MAKI
a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
(3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
(4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
