Penulis: Virdita Ratriani
KONTAN.CO.ID -Pada sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digelar pada Rabu (22/7/2020), DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Faida.
Ada sejumlah alasan DPRD memakzulkan bupati perempuan pertama di Jember itu.
Juru bicara fraksi Partai Nasdem Hamim menilai Bupati Jember telah melanggar sumpah janji jabatan dan melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kebijakan bupati mengubah Perbup KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja) tanpa mengindahkan ketentuan yang ada telah menyebabkan Jember tidak mendapatkan kuota CPNS dan P3K Tahun 2019,” kata Hamim saat menyampaikan pandangan fraksi Nasdem dalam sidang paripurna dikutip dari Kompas.com, 23 Juli 2020.
Akibat kebijakan itu, Kabupaten Jember terancam tidak mendapatkan jatah kuota CPNS lagi tahun 2020 yang dapat merugikan tenaga honorer atau pegawai non PNS.
Alasan kedua, kebijakan Bupati Jember melakukan mutasi dengan melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh Bupati.
Alasan ketiga, mutasi selama kurun waktu tahun 2015 telah melakukan mutasi ASN dengan menerbitkan 15 SK Bupati. Mendagri menilai semua mutasi tersebut melanggar sistem merit dan Peraturan Perundang-undangan.
Lantas apa arti pemakzulan?
Baca Juga: Presiden Donald Trump layak mendapat predikat raja hoaks?
Arti pemakzulan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemakzulan berarti proses, cara, atau perbuatan memakzulkan.
Sementara, arti makzul yakni berhenti memegang jabatan atau turun takhta.
Sehingga, artinya pemakzulan yakni proses, cara, atau perbuatan untuk menurunkan seseorang dari jabatannya atau takhta.
Dalam hal ini memakzulkan Bupati Jember Faida adalah menurunkannya dari jabatan sebagai Bupati yang dilakukan oleh DPRD Jember.
Baca Juga: Krisis corona terbilang akut padahal AS memimpin di bidang medis, apa yang salah?
Kasus pemakzulan di Indonesia
Selain terhadap Bupati Jember Faida, pemakzulan pimpinan daerah juga pernah terjadi di Indonesia.
Pada 2013 silam, Bupati Garut Aceng Fikri dimakzulkan dari jabatannya.
Melansir Kompas.com, 20 Februari 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani surat keputusan pemberhentian Aceng HM Fikri sebagai Bupati Garut, Jawa Barat.
Mahkamah Agung menilai Aceng terbukti melanggar etika dan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Atas dasar keputusan MA, DPRD Garut kemudian mengambil keputusan untuk memakzulkan Aceng.
Polemik terkait Bupati Garut Aceng HM Fikri mencuat setelah diketahui menikahi Fani Oktora (18) secara siri. Lama waktu pernikahan itu hanya empat hari. Aceng pun menceraikan Fani melalui pesan singkat karena alasan tak sesuai harapannya.
Baca Juga: Kim Jong Un disebut pernah menertawakan Donal Trump
Pemakzulan Donald Trump
Di AS, pemakzulan juga pernah dialami oleh Presiden Donald Trump.
Presiden Donald Trump menghadapi pemakzulan usai sebagian besar DPR AS sepakat bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan presiden Ukraina dan menghalangi proses penyelidikan kongres.
Pada pemungutan suara sesi pertama, sebanyak 230 suara mengatakan "ya" dan menganggap Trump menyalahgunakan kekuasaan. Sementara 197 suara mengatakan "tidak".
Meski demikian, Presiden AS Donald Trump dibebaskan dari segala tuduhan dalam sidang pemakzulan (impeachment) Senat AS pada Rabu (5/2).
Trump diselamatkan oleh sesama Republikan yang berupaya melindunginya sembilan bulan sebelum dia meminta para pemilih di Amerika untuk memberinya kesempatan periode kedua untuk berkantor di Gedung Putih.
Baca Juga: Washington Post ungkap 4 kegagalan Gedung Putih dalam penanganan virus corona
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
