kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.564.000   -10.000   -0,39%
  • USD/IDR 18.020   -37,00   -0,20%
  • IDX 5.205   208,02   4,16%
  • KOMPAS100 667   36,47   5,78%
  • LQ45 520   31,26   6,40%
  • ISSI 178   5,95   3,45%
  • IDX30 292   19,12   7,00%
  • IDXHIDIV20 383   26,10   7,31%
  • IDX80 77   4,37   6,04%
  • IDXV30 107   6,14   6,10%
  • IDXQ30 97   6,77   7,54%

Pemerintah Godok Aturan Rumah Recycle, Diupayakan Jalan Tahun Ini


Selasa, 29 September 2026 / 10:29 WIB
Pemerintah Godok Aturan Rumah Recycle, Diupayakan Jalan Tahun Ini
ILUSTRASI. Pemerintah siapkan aturan Rumah Alih Kepemilikan atau rumah recycle dengan memetakan potensi rumah yang dapat masuk skema tersebut (ANTARA FOTO/Andry Denisah)


Reporter: Aura Putri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan aturan Rumah Alih Kepemilikan atau rumah recycle. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah memetakan potensi rumah yang dapat masuk skema tersebut, baik rumah tapak maupun rumah susun.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, regulasinya masih perlu dirumuskan secara matang agar dapat berjalan dan didukung para mitra kerja.

“Kita sudah beberapa kali juga pembahasan ya. Tentu saat ini regulasinya harus disesuaikan.” ujar Sri di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Baca Juga: Penjualan SBN Ritel 2026 Tembus Rp 124 Triliun, Milenial Jadi Tulang Punggung

Sri mengatakan, pemerintah mengupayakan aturan tersebut dapat diterapkan tahun ini. Kementerian PKP juga akan berdiskusi dengan pengembang dan pihak terkait agar regulasi yang diterbitkan dapat berjalan di lapangan.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, penerapan rumah recycle harus tetap menjaga akuntabilitas dan melindungi konsumen. Rumah yang akan disalurkan kembali perlu dipastikan kondisinya layak dan siap dihuni.

“Mengenai rumah yang tidak layak dan perlu dibenahi maka perlu dilihat terlebih dahulu portofolionya, saat ini aturannya sedang diproses,” jelas Heru di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×