kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Anggota Komisi XI ini setuju skema burden sharing BI dan pemerintah


Senin, 06 Juli 2020 / 16:51 WIB
Anggota Komisi XI ini setuju skema burden sharing BI dan pemerintah
ILUSTRASI. Gedung kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI Kamrussamad menyetujui pembagian beban atau burden sharing dalam penanganan virus corona (Covid-19).

"Kita menyetujui konsep SKB BI dan Menkeu dalam konsep pendanaan dan burden sharing," ujar Kamrussamad dalam siaran pers, Senin (6/7).

Baca Juga: Politisi Gerindra sorot tiga poin utama dalam perumusan revisi UU BI

Kamrussamad menekankan hal itu dengan kriteria Surat Berharga Negara (SBN) jangka panjang yang bisa diperdagangkan dan dipasarkan. Selain itu burden sharing juga hanya berlaku dalam Postur APBN 2020.

Kamrussamad mengapresiasi langkah BI dalam skema burden sharing tersebut. Meski begitu ia memahami posisi BI yang perlu menjaga independensi.

"Tetap pruden dengan fokus utama menjaga moneter dan inflasi dengan tetap bekerjasama pemerintah dalam membuka ruang fiskal yang lebih baik," terang Kamrussamad.

Baca Juga: Rachmat Gobel desak pemerintah segera bantu pulihkan usaha UMKM

Ia juga mengingatkan kepada pemerintah dalam pengelolaan utang. Terutama dalam profil jatuh tempo utang yang harus dipastikan memiliki timeline yang terkendali.

Kamrussamad menjelaskan burden sharing terbagi atas dua pendanaan yaitu pendanaan untuk public goods dan non public goods. Total keduanya mencapai angka Rp 903,46 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×