kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45923,49   -7,86   -0.84%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Anggota komisi IX DPR sayangkan serapan anggaran kesehatan Covid-19 masih rendah


Selasa, 21 Juli 2020 / 08:38 WIB
Anggota komisi IX DPR sayangkan serapan anggaran kesehatan Covid-19 masih rendah
ILUSTRASI. Sejumlah tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri lengkap saat jam pertukaran shift di rumah sakit rujukan COVID-19 RSUD Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/7/2020). Kementerian Kesehatan menyebutkan per 8 Juli 2020, dari total anggaran insenti


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyayangkan serapan anggaran kesehatan yang masih rendah dalam penanganan Covid-19. Dia berpendapat, pemerintah seharusnya memanfaatkan anggaran Covid-19 dengan maksimal.

"Pandemi global ini berawal dari krisis kesehatan, seharusnya pemerintah bersungguh-sungguh mengerahkan semua sumberdaya termasuk anggaran untuk memerangi Covid19," ujar Netty kepada Kontan.co.id, Senin (20/7).

Sementara itu, Netty juga menilai dalam penanganan Covid-19 ini, pemerintah lebih fokus pada pemulihan ekonomi ketimbang memprioritaskan aspek kesehatan. Ini melihat persentase anggaran kesehatan yang secara umum lebih kecil dibandingkan anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Ada pandemi corona, belanja bansos kementerian dan lembaga melonjak

"Pantas saja, Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah mempertanyakan keberadaan dan distribusi APD. Tenaga kesehatan berguguran karena minimnya perlindungan, dan sampai hari ini banyak yang belum menerima insentif," lanjut Netty.

Lebih lanjut, Netty juga mengatakan persoalan penanganan Covid-19 ini bukan saja hanya mengenai serapan anggaran kesehatan yang masih kecil, tetapi lemahnya komitmen dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang tergabung dalam gugus tugas.

Dia mengingatkan, penanganan Covid-19 bukan saja menjadi tanggung jawab Kemenkes, tetapi ada juga Gugus Tugas yang terdiri dari berbagai Kementerian, lembaga dan akademisi dan pihak lainnya.

Dia menyebut, dengan tidak adanya koordinasi antar kementerian dan lembaga ini, anggaran penanganan Covid-19 menjadi tambah besar, tetapi lonjakan kasus positif Covid-19 semakin tinggi.

Baca Juga: Kemenkeu dan BI telah teken kerjasama pembiayaan Covid-19

Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi secara menyeluruh  kebijakan penanganan yang dilakukan Gugus Tugas, kesiapsiagaan sistem serta kapasitas kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, dan dukungan anggaran yang memadai dari Kementerian Keuangan, sehingga ini menjadi kerja kolaboratif.

Adapun, berdasarkan  data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penyerapan anggaran kesehatan sampai dengan 7 Juli 2020 mencapai Rp 4,48 triliun atau 5,12% dari total anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 87,55 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×