Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Kemenkeu (Kemenkeu) dengan Bank Indonesia (BI) telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) II sebagai basis pembiayaan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).
“Kami dengan Bank Indonesia telah menandatangani SKB I dan II, sehingga ini akan memberikan dampak untuk keyakinan dalam memenuhi defisit yang diperkirakan akan meningkat pada semester II,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Juni via daring, Senin (20/7).
Sri Mulyani menjelaskan dalam SKB II, BI akan menjadi pembeli standby buyer untuk pasar primer dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Dalam hal ini diatur secara lebih rinci.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani lihat sinyal pemulihan ekonomi di Juni, ini indikator lengkapnya
Untuk belanja-belanja yang sifatnya public benefit akan diberikan pembiayaan melalui SBN di mana suku bunga pembelian sebesar 0%. Sementara, untuk pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi, BI akan menanggung sebagian bunga, serta pemerintah menanggung bunga 1% di bawah BI reserve repo rate.
“SKB II sudah ditandatangani, tetapi kita bersama BI akan terus melihat apakah kalau ada sesuatu yang harus ditambahkan. Tetapi baik SKB I maupun II, keduanya sudah ditandatangani dan sudah operasional,” ujar Sri Mulyani.
Adapun beban dampak penanganan pandemic Covid-19 sebesar Rp 903,46 triliun. Beban itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, untuk public goods dengan anggaran Rp 387,56 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda).
Baca Juga: Jokowi tunjuk Budi Gunadi Sadikin jadi Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional
Kedua, beban non-public goods dengan anggaran Rp 505,9 triliun diperuntukan bagi UMKM, korporasi non-UMKM, dan lainnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaa, Pembiayaan, dan Risiko Kemenkeu Luky Afirman sebelumnya menyebutkan bahwa pembiayaan public goods menggunakan skema kontribusi BI dalam bentuk pemberian rabat (potongan harga).
“Jadi tidak ada kesepakatan zero coupon bond. Ketika menerima kupon, BI kemudian akan memberikan balik ke pemerintah dengan rete sebesar BI reserve repo rate,” kata Luky kepada Kontan.co.id, beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
