Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Komisi I DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Budi Gunawan, Rabu (7/9/2016). Presiden Joko Widodo mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN untuk menggantikan Sutiyoso.
Menyikapi proses tersebut, sejumlah fraksi mengganti anggotanya di Komisi I dengan alasan berhalangan hadir. Adapun proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN dilakukan tertutup. Media hanya diperkenankan meliput ketika penyampaian visi Budi Gunawan jika menjabat Kepala BIN.
"Pertama-tama kami mau memperkenalkan anggota baru berkenaan BKO (Bantuan Kendali Operasi)," ujar Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Ruang Rapat Komisi I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Sembilan BKO tersebut adalah Risa Mariska (F-PDIP), Ferdiansyah (F-Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra), Muslim dan Benny K. Harman (F-Demokrat), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dan Yakut Cholil Qoumas (F-PKB), Habib Aboe Bakar Al-Habsy (F-PKS), dan Johnny G Plate (F-Nasdem).
Beberapa di antaranya merupakan anggota Komisi III. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman, Anggota Risa Mariska, Sufmi Dasco Ahmad dan Habib Aboe Bakar Al-Habsy.
Untuk diketahui, Komisi III membidangi hukum, keamanan dan Hak Asasi Manusia. Beberapa mitra Komisi III di antaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian.
Budi Gunawan pada awal 2015, sempat menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III. Ketika itu, DPR tetap menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri meski ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, status tersangka itu dianggap tidak sah dalam putusan praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan.
Meski demikian, Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memilih Jenderal Badrodin Haiti (kini pensiun) untuk memimpin Polri.
(Nabilla Tashandra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
