Sumber: Kompas.com | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Pandjaitan mengatakan, partainya tidak meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Komjen Pol Budi Gunawan.
Penunjukan Kepala BIN, kata dia, adalah hak prerogatif presiden dengan melihat kapasitas Budi.
"Tidak ada permintaan PDI-P. Presiden jokowi yang memilihnya. Kalau bicara minta, kan kami berharap BG tadinya jadi Kapolri," ujar Trimedya, saat dihubungi, Jumat (2/9).
Ia menilai, Budi mampu memimpin BIN dengan segudang pengalaman yang dimilikinya karena sudah berdinas di Kepolisian lebih dari 30 tahun.
Trimedya juga menyinggung nama Sutanto, Kepala BIN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berasal dari unsur Polri. "Memang Beliau (BG) agak istimewa karena anggota Polri yang masih aktif. Pak Sutanto sudah pensiun saat jadi Kepala BIN," kata Wakil Ketua Komisi III itu.
Ia juga mendorong agar DPR segera menjalankan mekanisme selanjutnya hingga proses uji kepatutan dan kelayakan.
Meski sosok Budi dianggap kontroversial oleh sejumlah kalangan, namun Trimedya memprediksi proses Budi di DPR akan lancar. "Saya kira akan lancar. Ada masalah saja lancar, apalagi enggak ada masalah. Waktu Pak BG ditetapkan tersangka, kami di Komisi III jalan terus prosedurnya. Tapi ternyata Presiden Jokowi yang tidak berkenan," ujarnya.
Pimpinan DPR telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Surat diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.
"Jadi Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR, karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno. (Nabilla Tashandra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
