Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada panel diskusi Kompas 100 CEO Forum belum lama ini juga menyinggung hal yang sama. Ia mengakui kerap beradu pendapat mengenai sebagian besar anggaran pendidikan yang justru tak dipegang oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).
Namun Sri Mulyani mengatakan kepada Mendikbud Nadiem Makarim yang juga ada dalam panel tersebut, bahwa cara penyaluran anggaran lebih penting dibandingkan dengan nominal uang yang dipegang oleh Kemendikbud untuk sektor pendidikan.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa kebijakan anggaran pendidikan memang tersebar di berbagai pos belanja APBN, terutama secara langsung ke daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tunjangan untuk guru.
“ It’s not about the money, but how you deliver it. APBN dan fiskal adalah instrumen bukan tujuan. Bagaimana anda mendesain dan memanfaatkannya, kami mendukung sepenuhnya,” ujar Menkeu kepada Nadiem.
Adapun data Kementerian Bappenas sebelumnya pernah mengungkap bahwa terlepas dari meningkatnya angka partisipasi sekolah yang tinggi, kualitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah.
Baca Juga: Ikatan Guru minta Nadiem Makarim prioritaskan anggaran untuk ketersediaan guru
Bappenas menilai, rendahnya capaian skor PISA menjadi penyebab keahlian dasar tenaga kerja Indonesia sangat rendah. Bahkan, keahlian tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia hanya setara keahlian tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di Denmark.
Padahal, peningkatan skor PISA setiap pelajar menjadi rata-rata 420 berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia sebesar 0,6% selama 2020-2060 dari baseline.
Selain itu, berdasarkan historis peningkatan PISA yang sangat lambat selama ini, Indonesia diperkirakan baru dapat mencapai skor rata-rata OECD pada tahun 2065.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
