Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Tahun 2012 nanti, rencananya pemerintah akan menurunkan anggaran subsidi sebesar Rp 28,3 triliun ketimbang anggaran subsidi dalam APBN P 2011 yang sebesar Rp 237,2 triliun menjadi Rp sebesar Rp 208,9 triliun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan anggaran sebesar itu akan dialokasikan untuk subsidi BBM Rp 123,6 triliun, subsidi listrik Rp 45 triliun dan subsidi non-energi Rp 40,3 triliun. "Subsidi non-energi ini terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik, subsidi bunga kredit program dan subsidi pajak," jelasnya dalam pidato penyampaian Rancangan APBN 2012 dan nota keuangan di DPR RI Selasa (16/8).
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan penurunan anggaran energi, khususnya untuk anggaran BBM yang turun karena harga ICP yang turun. Seperti diketahui, dalam RAPBN 2012 pemerintah menetapkan harga ICP sebesar US$ 90 per barel, lebih rendah ketimbang harga ICP yang dipatok dalam APBN P 2011 yang sebesar US$ 95 per barel.
Untuk kebijakan subsidi BBM, pemerintah akan tetap melanjutkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui program penyaluran secara tertutup dan bertahap. "Volume konsumsi BBM kita harapkan 40 juta kilo liter di tahun 2012. Sekarang (dalam APBN P 2011) volume BBM subsidi sebesar 40 juta kilo liter," ujarnya saat konferensi pers di kantor Dirjen Pajak Selasa (16/8).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan untuk mengurangi BBM subsidi, pemerintah akan melakukan pengendalian dan meminimalisir penyelundupan dan kebocoran.
Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh menambahkan, subsidi BBM hanya akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan dikecualikan bagi industri, pertambangan dan perkebunan. "Jadi penyelewengan di daerah pada ketiga sektor inilah yang akan difokuskan dengan bekerjasama dengan Pemda," ujarnya.
Dalam pekan ini, kata Darwin, Kementerian ESDM akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi subsidi BBM. Selama ini, Darwin bilang peran Pemda hanya sebatas mengusulkan kuota BBM, sehingga ke depan peran Pemda akan ditingkatkan dalam pengawasan. Nah, "Pada waktunya nanti akan meningkat menjadi pengaturan subsidi BBM, tapi sampai saat ini pakai sistem distribusi tertutup di mana suatu sistem yang semakin menarik garis dari mereka yang nyata-nyata dikecualikan dalam subsidi BBM dan yang berhak. Pemerintah akan lakukan sosialisasi atas tindakan tegas yang akan dilakukan," ujar Darwin.
Presiden menambahkan, pemerintah menyadari bahwa subsidi yang sebetulnya merupakan hak masyarakat ekonomi lemah ke bawah. Hanya saja, penyalurannya masih banyak yang kurang tepat sasaran, sehingga juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi.
Makanya, SBY bilang pemerintah pada tahun depan akan melanjutkan kebijakan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang telah dilakukan pada tahun 2011. "Volume BBM bersubsidi, kita kendalikan antara lain melalui optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Bahan Bakar Gas (BBG), serta pembatasan volume konsumsi secara bertahap," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
